"Tidak boleh main-main, tidak ada lagi pungutan liar," kata Asman Abnur usai meninjau Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan Kawasan Batam, Jumat.
Ia mengingatkan pemerintah telah membentuk Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) sebagai bentuk keseriusan meniadakan praktik ilegal, terutama dalam pelayanan publik.
"Pelayanan itu haknya rakyat, jadi kita jangan main-main dengan pelayanan publik," kata pria yang pernah menjabat Wakil Wali Kota Batam itu.
Selain membentuk OPP, pemerintah juga menggalakan pelayanan dengan teknolohgi IT untuk meminimalkan pertemuan antara pejabat dengan masyarakakt.
Ia berharap kedepannya pelayanan publik bisa transparan, pembayaran semua dilakukan melalui perbankan.
"Sudah ada bank. Bank itu saja nanti. Iurannya untuk apa, iuran untuk negara, PAD APBD maupun PNBP," katanya.
Sementara itu, Asman juga mendorong agar perizinan dan pelayanan masyarakat di Kota Batam dapat menjadi percontohan nasional.
Ia mendorong agar seluruh perizinan disatukan di dalam Gedung Sumatera Expo, baik itu pelayanan dari Pemkot Batam, BP Kawasan Batam dan Provinsi kepulauan Riau.
Penyatuan itu dinilai penting, demi memudahkan masyarakat dalam pengurusan segala bentuk perizinan yang diberikan Pemkot, BP Kawasan dan Pemprov.
"Kami ingin Gedung Sumatera menjadi perekat antara BP Kawasan, Pemkot dan Gubernur. Semua perizinan satu pintu melalui gedung ini," katanya menegaskan.
Di tempat yang sama, Gubernur Kepulauan Riau mengatakan penyatuan seluruh perizinan di satu gedung merupakan solusi untuk memotong jalur birokrasi.
"Kami dapat formula, gedung ini perekat pusat dari pelayanan di Kepri," katanya.
Sejak awal pembangunan Batam pun, pemerintah menginginkan kota itu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional, lanjut Gubernur.
Pewarta: Jannatun Naim
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2016
