"Karena kita di logistik kurang dan terkendala, sehingga harus terus diperbaiki," ungkap Darmin di Jakarta, Rabu.
Darmin mengatakan masalah logistik yang akan dibenahi melalui paket kebijakan ini terkait dengan pelayanan portal Indonesia National Single Window (INSW) serta problem bongkar muat di pelabuhan (dwelling time).
"Harus ada kelembagaan yang lebih kuat agar keputusan bisa cepat diambil. Proses ini sedang kita lakukan. Mudah-mudahan bersama dengan launching paket deregulasi, kita bisa perbaiki tata niaga," ujarnya.
Darmin mengatakan pembenahan logistik ini sangat penting karena erat kaitannya dengan konektivitas dan efisiensi tarif agar tidak lagi menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
"Logistik kita ketinggalan, sebagian karena infrastruktur tidak baik dan karena kita (negara) kepulauan, itu kumpul saja masalahnya," katanya.
Sejak September 2015, pemerintah telah menurunkan paket kebijakan ekonomi jilid I-XIV sebagai upaya deregulasi maupun debirokratisasi yang bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi dan daya saing.
Sebanyak 99 persen dari peraturan turunan dari paket kebijakan ekonomi tersebut sudah diterbitkan oleh pemerintah, sehingga dampak dari penerbitan paket diharapkan mulai terlihat pada 2017.
Salah satu dampak positif dari penerbitan paket kebijakan ekonomi telah terlihat dari pembentukan Pusat Logistik Berikat (PLB) di berbagai tempat diluar Jawa untuk mempermudah penyediaan bahan baku industri.
Yang terbaru, pemerintah menerbitkan paket kebijakan ekonomi jilid XIV pada November 2016 yang berisikan peta jalan pengembangan industri e-commerce.
Salah satu alasan keluarnya paket kebijakan ekonomi tersebut adalah karena pemerintah menargetkan Indonesia menjadi negara digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada 2020.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
