Padang (ANTARA News) - Pengamat Politik dari Universitas Andalas, Dr Damsar, memprediksi paling banyak hanya lima menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu akan diganti (reshuffle) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjaga kinerja pemerintahan agar berjalan stabil dalam sisa 1,5 tahun kepemimpinannya. "Menurut saya hanya tiga menteri yang diganti dan paling banyak lima menteri, karena jika jumlahnya lebih 10 menteri akan berdampak pada kinerja pemerintahan Yudhoyono yang hanya tinggal 1,5 tahun lagi," kata Damsar kepada ANTARA di Padang, Selasa. Hal itu disampaikannya terkait rencana Presiden Yudhoyono yang akan melakukan reshuffle kabinet terbatas pada Mei ini. Menurut dia, dalam reshuffle ini ada tiga alasan pergantian menteri, yakni soal kepercayaan rakyat, kinerja dan masalah kesehatan. Ia menyebutkan sebaiknya dari sisi politik alasan paling tepat mengganti menteri terkait soal kepercayaan rakyat. "Dalam hal ini, sebaiknya menteri-menteri yang disebut-sebut 'bermasalah' agar diganti," ujarnya. "Bermasalah" dimaksud, adalah menteri-menteri terkait masalah hukum sebaiknya diganti oleh presiden, karena erat kaitannya dengan kepercayaan rakyat, tambahnya. Ia menyebutkan, jika menteri yang disebut-sebut "bermasalah" tidak diganti, maka dampaknya akan berbalik kepada presiden yang dituding "bermain-main" dalam penegakan hukum, sehingga akan mempengaruhi kepercayaan rakyat terhadap figur Yudhoyono. Jika kepercayaan rakyat luntur, akan berdampak terhadap figur Yudhoyono, khususnya untuk Pemilihan Presiden 2009, karenanya hal ini harus mendapat perhatian serius dalam reshuffle nantinya, kata Damsar. Lebih lanjut, ia mengemukakan alasan reshuffle lainnya adalah penyakit yang diderita seorang menteri. "Jika sakitnya membuat menteri itu tidak bisa lagi menjalankan tugas, maka wajar dilakukan pergantian," ujarnya. Sedangkan, alasan reshuffle karena masalah kinerja masih harus diperdebatkan, karena satu departemen akan terkait dengan yang lain, sehingga berhasil atau gagalnya kinerja menteri terkait tidak dapat dinilai secara individu. Sebagai contoh, kinerja menteri perhubungan dianggap buruk karena sering terjadi kecelakaan pesawat. Hal ini masih dapat diperdebatkan karena masalah penerbangan terkait pula dengan kinerja pihak lain seperti maskapai atau kondisi armada dan cuaca. Karena itu, kurang pas rasanya seorang menteri diganti hanya karena alasan kinerja departemennya. Dalam hal ini yang harus dilakukan adalah pembenahan menyeluruh pada sistem dan tidak cukup dengan mereshuffle menterinya, tambah Damsar. (*)

Copyright © ANTARA 2007