Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida mengaku mengajukan sejumlah nama alternatif menjelang rencana perombakan (reshuffle) kabinet, agar presiden tidak terjebak pada hal-hal konservatif. "Prinsip utama teman-teman DPD adalah, agar dalam reshuffle kabinet harus mempertimbangkan perspektif daerah," kata Laode usai diskusi "Amandemen Konstitusi: Untuk Kepentingan Siapa?" di Jakarta, Kamis. Oleh karena itu, DPD mengajukan sejumlah nama alternatif. Namun, pengajuan itu tidak ada target apa-apa, kecuali untuk menghindari pada hal-hal konservatif karena reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. "Kalau tidak terima, tidak apa-apa. Itu berarti Presiden tetap konservatif dalam mengambil kebijakan, ambil menteri dari partai politik yang sebentar lagi aktif menggalang kekuatan menghadapi Pemilu 2009," katanya. Disingung apakah dirinya tertarik mengantikan posisi kursi Menteri Negara (Meneg) Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Saifullah Yusuf, (dikenal Gus Ipul) yang diisukan bakal kosong, Laode mengaku tak tertarik. "Saya ini promotor saja untuk teman-teman. Saya diberikan amanah oleh teman-teman bahwa prinsip utama dalam reshudffle harus mempertimbangkan persepektif daerah," katanya. Sebelumnya, Ketua DPD Ginanjar Kartasasmita justru menegaskan, pihaknya tidak pernah secara resmi mengusulkan atau menyodorkan nama anggota DPD sebagai calon menteri kepada Presiden, meskipun banyak memiliki tokoh-tokoh yang memiliki kualifikasi sebagai menteri. Penegasan Ginanjar ini sekaligus membantah pemberitaan di beberapa media massa yang mengatakan DPD telah mengusulkan anggotanya untuk masuk dalam kabinet. Meski demikian, Ginanjar menilai sangat wajar bila Presiden Yudhyono mengangkat menteri yang berasal dari DPD sebagai bentuk perhatian mengenai perlunya keterwakilan daerah di kabinet. Apalagi anggota DPD merupakan tokoh-tokoh terkemuka di daerah, profesional dan juga memiliki afiliasi kepada partai politik. Namun DPD tidak akan mengemis kepada Presiden.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007