Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menyudahi spekulasi panjang publik mengenai tokoh-tokoh baru yang mungkin menghiasi kabinet atau para menteri yang harus angkat koper dari kantornya. Pada Senin sore, 7 Mei 2007, bertempat di Istana Merdeka, Presiden Yudhoyono dengan didampingi oleh Wapres Jusuf Kalla mengumumkan sejumlah nama baru dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu yang akan dilantik pada Rabu, 9 Mei 2007. Tiga tokoh profesional dan dua orang kader partai politik menjadi wajah baru dalam pemerintahan SBY-JK, sementara itu dua menteri menduduki pos baru. Mengingat kali ini adalah untuk kedua kalinya Presiden Yudhoyono menggunakan hak prerogatifnya untuk merombak kabinetnya, maka sempat muncul spekulasi di publik luas bahwa "reshuffle" kabinet adalah ajang bagi-bagi posisi. Dalam kesempatan itu, Presiden Yudhoyono kembali menegaskan bahwa tujuan perombakan kabinet terbatas yang dilakukan pemerintahannya bukan untuk giliran atau gantian. "Reshuffle terbatas ini bukan semacam giliran atau gantian, mengapa saya sampaikan demikian karena masih mengalir permintaan dari banyak pihak atau kader parpol untuk duduk di dalam kabinet yang saya pimpin saat ini yang saya tafsirkan beliau-beliau ini menafsirkan dengan giliran atau gantian untuk duduk dalam pemerintahan," katanya. Menurut Presiden Yudhoyono, jika perombakan kabinet dilakukan hanya dengan tujuan untuk giliran atau bongkar habis secara menyeluruh tentu tidak sesuai dengan tujuan perombakan kabinet dan akan mengganggu pelaksanaan program-program pemerintahan yang sedang dijalankan. Sekalipun tidak dapat memakai nama-nama tersebut dalam perombakan kabinet kali ini Presiden mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mengusulkan atau menyarankannya. "Baik yang disampaikan tertulis maupun melalui sms, baik pula yang disampaikan sendiri oleh tokoh-tokoh yang bersangkutan atau melalui pihak lain," ujarnya. Presiden menilai niat dan tujuan penyampaian usulan nama-nama calon menteri itu pada dasarnya baik karena tokoh-tokoh itu ingin menyumbangkan tenaga dan pikirannya di jajaran kabinet untuk tujuan yang baik pula. "Terus terang nama-nama yang diusulkan oleh banyak pihak itu untuk menjadi menteri baik yang berasal dari DPR, DPRD, gubernur, parpol maupun profesional yang jumlahnya lebih dari 25 orang tokoh sesungguhnya mempunyai kapasitas yang layak untuk menjadi menteri," katanya. Akan tetapi, lanjut Presiden, jika permintaan itu dipenuhi maka perombakan kabinet tidak akan lagi sesuai dengan tujuannya semula. "Saya yakin di masa mendatang, siapa pun yang memimpin pemerintahan nanti, nama-nama baik yang ada pada saya memiliki peluang untuk duduk dalam di jajaran pemerintahan di lingkungan kabinet," katanya. Pada kesempatan itu Presiden menjelaskan bahwa tujuan dari perombakan kabinet adalah untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja kabinet serta peningkatan kerja sama tim internal kabinet atau dapat juga disebut sebagai "orang yang tepat di posisi yang tepat`". "Saya harapkan akan bekerja lebih baik lagi dan lebih efektif lagi 2,5 tahun mendatang sampai batas akhir masa bakti kabinet,...dan juga berkaitan dengan apa yang sering kita dengar `the right man on the right place` sehingga lebih efektif dan meningkatkan lagi kinerja menteri yang bersangkutan," ujarnya. Presiden juga menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan sekalipun sepenuhnya merupakan kewenangan pribadinya sesuai dengan mandat konstitusi, tetap dilakukan dengan menggunakan sistem dan mekanisme yang akuntabel. Kepala negara menyebutkan bahwa dalam proses pengambilan keputusan dia telah meminta pendapat dan saran dari Wakil Presiden secara proporsional serta meminta pendapat dari para menteri koordinator terkait dengan kerja sama tim untuk memastikan bahwa koordinasi dalam kabinet lebih optimal. "Khusus menteri atau calon menteri dari parpol-parpol tertentu yang mengalami pergantian atau pemindahan posisi saya juga mengkonsultasikannya dengan pemimpin parpol-parpol tertentu walaupun keputusan akhir tetap ditangan presiden," katanya. Wajah Baru Ketujuh menteri baru dalam jajaran kabinet adalah Sofyan Djalil yang sebelumnya menjabat Menkominfo menjadi Menteri Negara BUMN menggantikan Sugiharto. Mohammad Nuh, mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, dipercaya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Hendarman Supandji, Pelaksana Tugas Jampidsus dan Ketua Timtastipikor menjadi Jaksa Agung menggantikan Abdul Rahman Saleh. Hatta Radjasa yang sebelumnya menjabat Menteri Perhubungan, menjadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) menggantikan Yusril Ihza Mahendra. Jusman Syafii Djamal mantan Dirut PT Dirgantara Indonesia dan anggota Tim Nasional Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi (Timnas EKKT) dipercaya sebagai Menteri Perhubungan menggantikan Hatta Radjasa. Ketua Fraksi Partai Golkar yang juga ahli hukum Andi Mattalata dipercaya menjadi Menteri Hukum dan HAM menggantikan Hamid Awaluddin. Sedangkan yang terakhir adalah Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhamad Lukman Edy dipercaya menjadi Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal menggantikan Saifullah Yusuf. Sementara itu nasib Mendagri Muhammad Ma`ruf yang saat ini dirawat di Singapura karena stroke masih menanti hasil Tim Dokter Kepresidenan dan Tim Dokter yang merawat M Ma`ruf di Singapura. "Saya masih menunggu dari tim Dokter Kepresidenan dengan bekerja sama dengan Tim Dokter yang merawat beliau di Singapura," kata Presiden Yudhoyono. Menurut Presiden, setelah menerima laporan lengkap dan definitif, barulah pihaknya akan mengambil keputusan menyangkut posisi Mendagri itu. "Soal keberadaan Mendagri, apakah Pak Ma`ruf masih bisa menjalankan tugasnya nanti, atau karena tak bisa lagi menjalankan tugas harus menjalani perawatan kesehatan sehingga perlu dilakukan penggantian jabatan Mendagri," katanya. Tentang pemeriksaan sejumlah menteri yang dianggap sakit sehingga harus diganti, Presiden juga mengklarifikasi bahwa pihaknya memang telah memberi instruksi pada 4 Mei 2007 kepada Tim Dokter Kepresidenan. Tim Dokter Kepresidenan, ujarnya, telah memberi secara tertulis hasil pemeriksaan kesehatan menteri pada 2007. "Menurut catatan secara umum para menteri masih dapat menjalankan tugas pekerjaannya sebagai menteri meskipun beberapa menteri ada catatan-catatan khusus kecuali menteri dalam negeri," kata Presiden. Susunan lengkap Kabinet Indonesia Bersatu adalah sebagai berikut: --Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono --Wakil Presiden M Jusuf Kalla --Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Laksamana (Purn) Widodo A.S., S.Ip --Menteri Koordinator Perekonomian Dr. Boediono --Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Ir. Aburizal Bakrie --Menteri Dalam Negeri Letjen (Purn) M. Ma`ruf (nonaktif, karena sakit) --Menteri Keuangan Dr. Sri Mulyani Indrawati --Menteri Kesehatan Dr. Siti Fadillah Soepari --Menteri Luar Negeri Dr. Nur Hassan Wirajuda --Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal --Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. Bambang Sudibyo --Menteri Pertahanan Prof. Dr. Juwono Sudarsono --Menteri Perindustrian Drs. Fahmi Idris --Menteri Sosial Drs. H. Bachtiar Chamsyah --Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata --Menteri Perdagangan Dr. Mari E. Pangestu --Menteri Agama M. Maftuh Basyuni --Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh --Menteri Pertanian Dr. Ir. Anton Apriyantono --Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Ir. Jero Wacik SE --Jaksa Agung Hendarman Supandji --Menteri Kehutanan M.S. Ka`ban, MSi --Menteri Negara Lingkungan Hidup Ir. Rachmat Witoelar --Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dr. Ir. Purnomo Yusgiantoro --Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dr. Meuthia F. Hatta --Menteri Kelautan dan Perikanan Laksdya (Purn) Freddy Numberi --Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Drs. Taufiq Effendi, MBA --Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ir. Erman Suparno, MBA --Menteri Negara Perumahan Rakyat M. Yusuf Asyari --Menteri Pekerjaan Umum Ir. Djoko Kirmanto, Dipl. HE --Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault, SH, MSi --Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Ir. Paskah Suzetta --Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofyan Djalil --Menteri Negara Riset dan Teknologi Prof. Dr. Kusmayanto Kadiman --Menteri Negara Koperasi dan UKM Drs. Suryadharma Ali, MSi --Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Muhamad Lukman Edy --Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa --Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi Pada kesempatan itu Presiden Yudhoyono yang mengenakan kemeja batik mengatakan setiap menteri memiliki jasa dan sumbangan penting bagi kabinet pada khususnya dan bangsa pada umumnya sehingga dia berharap setiap menteri yang telah digeser tetap dapat mengabdi bagi bangsa dan negara. Disebutkan pula bagaimana di masa lalu, Presiden atau Wakil Presiden juga pernah mengalami perombakan saat masih menjabat sebagai menteri di masa pemerintahan yang lalu, namun dapat terus mengabdi kepada negara. Dengan pengumuman susunan kabinet baru itu maka selama masa pemerintahannya, Presiden Yudhoyono telah dua kali melakukan perombakan kabinet yaitu pada 5 Desember 2005 --Presiden melakukan perombakan kabinet terbatas dengan mengganti enam dari menteri-menterinya dan melantiknya pada 7 Desember 2005-- dan pada 7 Mei 2007. Langkah tersebut ditempuh Presiden setelah melakukan evaluasi satu tahun pemerintahannya atas kinerja dan prestasi para anggota kabinetnya. (*)

Copyright © ANTARA 2007