Pekanbaru (ANTARA News) - Menteri Kehutanan MS Kaban menyatakan tetap memberi dukungan pada presiden sekalipun dirinya mendapat tekanan politik dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB) agar melepaskan jabatannya selaku ketua umum partai apabila tetap bertahan pada jabatan Menteri Kehutanan. "Sampai hari ini DPP PBB tetap memberikan dukungan dan menghormati keputusan presiden, dan kita akan tetap bersama-sama presiden untuk melanjutkan pemerintahan ini hingga sukses," kata Kaban ketika mengunjungi lokasi peternakan sapi terbesar di Riau, Riau Farm, di Pekanbaru, Jumat. Bahkan ia menegaskan, dirinya sebagai ketua partai menghargai pendapat yang dilontarkan oleh anggota atau sejumlah aktivis yang menurutnya bagian dari dinamika sebuah partai politik. Sementara itu, ketika ditanyakan mengenai rapat pimpinan tanggal 15 mendatang ia menyebutkan hanya bertujuan untuk konsolidasi saja. Sebelumnya, DPP PBB memberi pilihan pada MS Kaban, jika tetap bertahan pada jabatan Menteri Kehutanan di Kabinet Indonesia Bersatu, dia harus melepas jabatannya selaku ketua umum partai itu. Pilihan itu merupakan salah satu dari empat opsi hasil keputusan rapat harian DPP PBB di Jakarta, Rabu (9/5), sebagai buntut dari pencopotan Ketua Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui reshuffle yang diumumkan Senin (7/5) lalu. Rapat tersebut dihadiri oleh hampir seluruh fungsionaris partai, termasuk Yusril dan MS Kaban. "Melalui perdebatan yang sangat alot, PBB akhirnya memutuskan mengeluarkan empat opsi. Pertama, MS Kaban mengundurkan diri dari posisi sebagai menteri dengan ikhlas. Kedua, MS Kaban non-aktif dari posisi sebagai ketua umum. Ketiga, MS Kaban dipersilakan berada dalam kabinet namun kendali partai dipegang oleh wakil ketua umum. Keempat, MS Kaban dipersilakan memilih, berada di dalam atau di luar kabinet, namun partai secara tegas menempatkan diri sebagai oposisi," kata Ketua PBB Muhammad Fauzi. Mengenai wacana oposisi dari PBB, Kaban mengatakan hal itu mustahil dilakukan karena Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang tidak memungkinkan wacana oposisi seperti yang dapat dilakukan dalam sistem pemerintahan parlementer. Ketika ditanyakan, apa langkah yang akan diambilnya apabila PBB meminta dirinya untuk mundur dari jabatan ia mengatakan tidak mau berandai-andai. "Saya tidak mau berandai-andai, yang pasti sampai hari ini saya akan dukung presiden, jika perlu kita tambahkan empat opsi lagi sehingga jumlahnya menjadi delapan opsi," katanya seraya berkelakar.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007