Jakarta (ANTARA News) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristianto menilai reshuffle kabinet yang baru dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya disertai program terobosan untuk menekan jumlah pengangguran dan mengembangkan sektor riil. "Reshuffle dilakukan atas dasar paradigma kestabilan dukungan kekuasaan politik semata, sehingga yang nampak adalah konteks kekuasaan politik untuk mengamankan kekuasaan Presiden sampai tahun 2009 (sampai pemilu, red," katanya saat dihubungi ANTARA News, kemarin Hal itu, menurut dia, seharusnya tidak perlu dilakukan mengingat konstitusi telah memberikan jaminan masa jabatan presiden selama lima tahun. "Seharusnya kalau Presiden benar-benar pro rakyat maka reshuffle harus dikaitkan dengan agenda khusus guna mengatasi persoalan pokok rakyat yaitu pengangguran dan kemiskinan,"ujarnya. Hasto menilai pergantian menteri di sektor ekonomi yang hanya terjadi pada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) tidaklah cukup untuk membuat perubahan.Jabatan menteri Negara BUMN kini dipegang Sofyan Djalil menggantikan Sugiharto . "Presiden seharusnya juga mengumumkan hasil evaluasi jajaran kabinetnya dan bagaimana kabinetnya saat ini fokus pada persoalan pokok rakyat," tambahnya. Selain itu, lanjut Hasto, hasil evaluasi seharusnya juga disertai program terobosan guna menjawab berbagai persoalan riil seperti berapa banyak pengangguran yang bisa ditekan dan bagaimana mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan serta sektor primer lainnya guna meningkatkan taraf hidup rakyat.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007