Dewan Pers nilai tirto.id tidak berimbang

Dewan Pers nilai tirto.id tidak berimbang

Lambang Dewan Pers. (ANTARA FOTO)

Padang (ANTARA News) - Dewan Pers menilai media daring www.tirto.id tidak berimbang dalam menayangkan laporan jurnalis Amerika Serikat, Allan Nairn, tentang usaha makar terhadap Presiden Joko Widodo yang disebut dilakoni mantan petinggi militer di Indonesia.

"Analisis awal dari Dewan Pers memang tirto.id tidak berimbang, kalau ingin menayangkan laporan jurnalis asing silahkan saja yang penting kalau menuding ada upaya makar oleh TNI harus menyediakan porsi atau pernyataan dari TNI, namun faktanya itu tidak ada," kata anggota Dewan Pers, Jimmy Silalahi, di Padang, Rabu.

Ia menyampaikan hal itu pada lokakarya Literasi Media Sebagai Upaya Cegah Tangkal Radikalisme dan Terorisme di Masyarakat, oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Sumatera Barat.

Menurut Silalahi, dalam Kode Etik Jurnalistik, ada hal yang pokok, yaitu mengharuskan keberimbangan terutama terhadap pihak yang menjadi objek pemberitaan.

"Jika ada dua pihak maka harus diberikan porsi keduanya, jika pada salah satu pihak kesulitan untuk mendapatkan konfirmasi maka tuliskan sejujurnya," ujar dia.

"Oleh sebab itu jika menayangkan hasil investigasi Allan Nairn terkait TNI maka harus disediakan juga porsi TNI untuk memberikan tanggapan," lanjut dia.

Ia menyarankan kalau TNI tidak mau menjawab silahkan tulis dalam laporan bahwa telah mengonfirmasi sejumlah jenderal namun hingga saat ini tidak diberikan jawaban.


Baca juga: (Dewan Pers: wartawan melawan berita "hoax")


"Intinya kami menganalisis tirto.id kurang berimbang dalam penyajian laporan tersebut dan pihak TNI sudah datang ke Dewan Pers serta menyatakan akan menggugat secara hukum persoalan ini", kata dia.

Namun Dewan Pers akan terus memproses serta mengumpulkan bukti-bukti untuk memberikan keputusan terkait aduan pihak TNI terhadap laporan tersebut.

Ia menyampaikan TNI secara resmi telah melaporkan tirto.id ke Dewan Pers terkait laporan investigasi Allan Nairn karena siapa pun narasumbernya, yang bertanggung jawab pertama kali ketika ada dugaan kesalahan pemberitaan adalah media yang menerbitkan.

Sementara Pemimpin Redaksi tirto.id, A Sapto Anggoro, saat diminta tanggapan terkait hal ini mengatakan, mereka hanya menuliskan terjemahan secara utuh dari The Intercept dan sudah meminta izin kepada media tersebut.

"Jadi seharusnya TNI protes kepada sumber utama yaitu Intercept dan Allan Nairn selaku penulis, kalau disebut ikut menyebarkan memang tirto.id melakukan tapi kami memperoleh dengan cara yang elegan dan sah," ujarnya.

Ia mengatakan, reputasi Nairn cukup dikenal sebagai jurnalis investigasi dan Intercept juga media yang dikenal memiliki kredibilitas, karena itu terkait apakah laporan yang ditulis benar atau salah sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Namun ia menyarankan dari pada TNI protes akan lebih baik memberikan keterangan resmi bahwa laporan tersebut keliru dan tidak benar serta menyatakan dengan tegas komitmen mendukung Presiden yang sah.

Terkait aduan TNI ke Dewan Pers ia mengatakan hingga saat ini belum ada pemanggilan dan menyatakan kesiapan memenuhi panggilan.

Baca juga: (Pakar: verifikasi media efektif perangi berita hoax)

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar