... UKP tidak mengambil kewenangan lembaga-lembaga yang sudah ada ..."Jakarta (ANTARA News) - Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) diharapkan dapat menjadi jembatan kepada berbagai komunitas yang ada di masyarakat untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, kata Kepala Eksektutif UKP PIP Yudi Latief.
"Dewan pengarah itu lebih mencerminkan representasi dari komunitas dan tokoh-tokoh masyarakat. Memang dengan representasi tokoh dari berbagai agama ini menunjukkan ke depan akan melibatkan peran-peran komunitas. Dewan pengarah dari berbagai agama menjadi semacam jembatan untuk mengarahkan program UKP ini dengan komunitas masing-masing," ujarnya di Istana Negara Jakarta, Rabu.
Yudi Latief pada hari ini diambil sumpah jabatannya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala Eksekutif UKP PIP bersama dengan sembilan anggota Dewan Pengarah UKP PIP.
"Mereka punya kewibawaan di komunitas masing-masing, dan di sini kalau kita lihat pengarah memadukan berbagai keahlian dan kapasitas, ada yang memadukan tokoh keagamaan dan dunia usaha ini bisa menjadi jembatan ke berbagai komunitas," katanya.
Ia berharap dengan peran Dewan Pengarah sebagai jembatan atau penghubung, maka dapat mengajak lebih banyak komunitas untuk mengarusutamakan Pancasila termasuk dunia usaha.
"Jadi, ke depan komunitas itu sepakat, dunia usaha yang dulu sering dipinggirkan tanggung jawabnya dalam Pancasila justru menjadi sangat penting untuk memastikan Pancasila itu bisa efektif di dalam kenyataan riil di kehidupan," ungkap Yudi.
Penulis buku "Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila" itu juga menekankan perbedaan antara UKP PIP dengan Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) dan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
"Jadi, kalau BP7 orientasinya lebih penataran-penataran, kalau sekarang sebenarnya dimensi horizonnya lebih luas walau sekarang strukturnya lebih ringkat," ujarnya.
Ia menimpali, "Dulu BP7 itu jejaringnya sampai armadanya ke tingkat kabupaten, kalau ini kan UKP tidak mengambil kewenangan lembaga-lembaga yang sudah ada, tapi justru bagaimana program Pancasila dan wawasan kebangsaan yang sudah dijalankan itu tidak overlapping. Tidak hanya dipermukaan, tapi lebih sistematis dan terstruktur."
Yudi mengumpamakan bahwa UKP PIP menjadi dapur nilai-nilai Pancasila yang akan didistribusikan kepada lembaga-lembaga negara yang sudah ada.
"Ada di MPR program sosialisasi Empat Pilar, nanti kita fokuskan supaya dana negara yang sedikit itu tidak tercecer-cecer, tapi fokus. Kita kerja sama dengan MPR supaya fokus MPR sosialisasi Pancasila di kader-kader partai politik, sementara di Kementerian Dalam Negeri fokus menyasar birokrasi itu sendiri. Jadi kita lebih koordinasikan agar memastikan program-program fokus, dan nanti kita bantu bahan-bahan ajarnya," demikian Yudi Latief.
Dewan Pengarah UKP PIP yang dilantik Presiden Jokowi adalah Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-6 Jendral TNI (Purn) Try Sutrisno, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Muhammad Mahfud MD, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maruf Amin, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj.
Kemudian, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Pendeta Andreas Anangguru Yewangoe, Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya dan Ketua Umum Majelis Buddhayana Indonesia sekaligus CEO Garudafood Group Sudhamek.
Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Lembaga baru itu ditugaskan untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang terintegrasi dengan program-program pembangunan termasuk pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan dan berbagai program lainnya.
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2017
