Jakarta (ANTARA News) - DPR mengapresiasi kinerja pemerintah dalam hal pembangunan infrastuktur. DPR pun mengapresiasi langkah pemerintah yang menggunakan utang benar-benar untuk kebutuhan rakyat dan juga infrastruktur.

"Bicara soal utang,  saya rasa tidak ada orang yang senang berutang, karena utang itu pasti ada kewajibannya. Kecuali hibah yang tidak ada kewajibannya, tentu itu adalah konsekuensi-konsekwensi pilihan," kata anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait dalam Dialetika Demokrasi dengan tema 'Utang Luar Negeri Untuk Siapa' bersama Ketua Badan Anggaran (Bangar) DPR RI, Aziz Syamsudin dan pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy di Jakarta, Kamis.

Sekitar dua bulan lalu, Maruarar mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kegiatan Lintas Nusantara. Dalam kegiatan, Maruarar mendampingi Jokowi, mulai dari Aceh, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, hingga Papua. Dalam kunjungan ini Maruarar menyaksikan langsung pembangunan infrastruktur.

"Di Sumatera Utara misalnya, bagaimana jalan tol itu progresnya luar biasa, pelabuhan-pelabuhan, bandara, di Wamena bagaimana kita melihat pembangunan perbatasan kita dengan Papuan Nugini," kata Maruarar dalam keterangan persnya.

Menurut Maruarar, Presiden Joko Widodo bisa saja memilih membangun di kawasan padat penduduk untuk mendapat berkah elektortal. Namun hal itu justru dilakukan di kawasan yang minim penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo benar-benar memikirkan untuk menjaga Indonesia secara utuh.

"Kalau misalnya Presiden hanya berpikir pragmatis saja dan tidak berpikir menjaga keindonesia, dia akan membangun daerah-daerah yang padat saja misalnya Jawa dan Sumatera yang jumlah penduduknya padat," ujarnya.

Sementara itu, selain mengapresiasi pemerintah, Azis Syamsuddin juga mengajak semua pihak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Termasuk mendukung target pajak, seperti minya dengan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

"Memang untuk mengejar pajak dan ekonomi sesuai target, butuh waktu. Tapi DPR akan berusaha maksimal misalnya dengan pembangunan infrastruktur itu tepat sasaran dan lain-lain,” kata Azis.

"Dalam kajian, saya sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan, Gubernur BI, dalam rasio yang relatif masih aman," ujar Azis.

Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017