Tuduhan itu muncul di tengah penyelidikan menyangkut dugaan ketidakteraturan dalam penjualan surat obligasi.
Karunanayake, yang juga mantan menteri keuangan, mundur setelah kalangan pemerintah dan oposisi menuntut ia dicopot.
Tuntutan pencopotan dikeluarkan setelah badan penyelidik penjualan obligasi menemukan kecurigaan bahwa apartemen yang disewa Karunanayake dibayar oleh seorang pejabat, yang sedang diselidiki.
"Saya tidak pernah melakukan kesalahan dan saya mundur dengan kebanggaan sebagai upaya untuk membentuk budaya politik baru di Sri Lanka serta memastikan agar tata pemerintahan berjalan dengan baik," kata Karunanayake kepada parlemen dalam penryataan setelah ia mengumumkan undur dirinya.
Karunanayake mengatakan ia akan terus berkiprah di partai sebagai anggota parlemen.
"Saya tidak pernah mendapat uang dari politik," katanya.
Tuduhan muncul setelah Karunanayake tampil di depan panel pada pekan lalu dan ia belum dikenai dakwaan oleh pengadilan apa pun.
Pemerintahan Presiden Maithripala Sirisena bertekad untuk menumpas praktik korupsi yang meraja lela dan berdampak pada pemerintahan sebelumnya.
Sirisena membentuk komisi presidensial, menyusul tuntutan dari para anggota parlemen oposisi.
Oposisi mengatakan pelelangan surat obligasi yang mengundang perdebatan itu telah merugikan negara lebih dari 1 miliar dolar AS karena ada kenaikan biaya pinjaman dalam dua tahun terakhir.
Bank sentral membantah klaim yang dilontarkan oposisi.
Lelang, yang pada awalnya ditujukan untuk menjual obligasi 30 tahun senilai 1 miliar rupee itu, akhirnya berkembang menjadi 10 kali lipat dibandingkan jumlah tersebut, untuk memenuhi keperluan pinjaman pemerintah.
Pada Kamis, Karunanayake menuturkan kepada parlemen bahwa salah satu putrinya menyewa apartemen yang dicurigai itu melalui putra menantu mantan gubernur bank sentral dan biaya sewa sudah dibayar.
Sirisena mengangkat Karunanayake, sosok kunci yang menbantu penggulingan pemerintahan sebelumnya, sebagai menteri luar negeri pada 22 Mei. Sebelum itu, Karunanayake menjabat menteri keuangan sejak Januari 2015, demikian Reuters.
(T008/B002)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
