Kapolri dan para ulama bahas radikalisme di Situbondo

Kapolri dan para ulama bahas radikalisme di Situbondo

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (ANTARA /Aprillio Akbar)

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA News) - Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua Umum MUI KH Maruf Amin, dan ratusan ulama Jawa Timur akan menghadiri "Halaqoh Ulama-Umaro" untuk membahas radikalisme-terorisme di Pondok Pesantren "Al-Munir" Kalianget Banyuglugur-Besuki, Kabupaten Situbondo, Minggu 17 September 2017.

"Kami menyelenggarakan halaqoh yang juga akan dihadiri Menag, Mensos, UKP Pancasila, aktivis HAM, dan para pakar itu, karena radikalisme dan terorisme merupakan ancaman nyata yang telah menimbulkan banyak korban jiwa dan finansial serta mengusik rasa kebinekaan kita," kata Ketua Umum Perkumpulan Rumah Kamnas Maksum Zuber di Surabaya, Sabtu.

Ia menjelaskan Rumah Kamnas yang didirikan 1 September 2016 oleh alumni Sekolah Kamnas yang dirintis Pusat Kajian Keamanan Nasional, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, adalah organisasi yang peduli kepada isu-isu keamanan Nasional.

"Sepanjang tahun 2017, Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan atau ancaman berupa radikalisme dan terorisme yang mengusik rasa kebhinnekaan kita dan mengganggu stabilitas keamanan nasional guna mewujudkan Nawacita Presiden Jokowi," kata Maksum.

Apalagi, milinium sekarang mendorong kaum radikalis dan teroris memanfaatkan media sosial untuk membangun opini atau narasi guna memobilisasi dukungan dan pembenaran sehingga masyarakat tidak bisa membedakan, mana hoaks mana fakta.

"Fakta itu membutuhkan perhatian segenap komponen bangsa, aparat kepolisian atau pemerintah, termasuk masyarakat sipil," kata dia.

Pondok Pesantren "Al-Munir" dililih sebagai tuan rumah karena pengasuhnya Dr KH. Achmad Abu Naim Muiz sangat peduli terhadap masalah-masalah kebangsaan, terutama isu radikalisme dan terorisme.

Sjumlah tokoh diundang sebagai pembicara antara lain Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Prof Mahfud MD, Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia Dr (can) Usman Hamid, Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf, dan pakar Keamanan Nasional Dr Kusnanto Anggoro.

Pewarta: Indra Setiawan/Willy Irawan
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Pimpinan MPR nilai evaluasi pilkada langsung perlu kajian serius

Komentar