Pekanbaru (ANTARA News) - Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau akan mengevaluasi izin restoran dengan omzet di atas Rp1 juta per hari yang masih menggunakan elpiji bersubsidi.

"Kami akan surati dinas terkait agar izin usahanya dievaluasi," kata Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Mas Irba Sulaiman kepada Antara di Pekanbaru, Senin.

Menurut dia, langkah itu penting diambil mengingat masih banyak pengusaha restoran, rumah makan, dan warung kopi dengan omzet besar yang melanggar larangan penggunaan elpiji bersubsidi.

Padahal, kata dia, pihaknya telah berkali-kali melakukan sosialisasi, imbauan hingga melayangkan surat yang tegas berisi tidak lagi menggunakan gas melon tersebut.

Irba mengatakan, setidaknya tedapat 35 pengusaha kuliner yang beromzet di atas Rp1 juta per hari di Kota Pekanbaru ditemukan menggunakan gas bersubsidi. Seluruh pengusaha kuliner tersebut sebelumnya juga telah diberikan teguran dan dilayangkan surat.

Namun, dari inspeksi mendadak yang dilakukan bersama Pertamina hari ini, pihaknya masih menemukan pengusaha kuliner yang masih melanggar aturan. Salah satu rumah makan tersebut adalah Cak Rohim, yang menyediakan makanan khas jawa. Dari sidak, ditemukan sedikitnya 23 tabung gas subsidi, padahal pada September warung itu telah didatangi dan diberikan peringatan.

"Hari ini juga kami kirim surat ke DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu) agar izin warung Cak Rohim dievaluasi," ujarnya.

Dia memastikan sidak akan terus diintensifkan hingga beberapa hari ke depan, dengan target tidak ada lagi rumah makan omzet di atas Rp1 juta yang menggunakan gas subsidi.

Ira menuturkan saat ini sirkulasi elpiji bersubsidi di Kota Pekanbaru mencapai 22.000-23.000 per hari. 60 persen dari pengguna gas tersebut adalah mereka yang mengaku sebagai pengusaha mikro.

Namun, Irba mengatakan kepada pengusaha apabila omzet yang diraih telah meningkat hingga Rp1 juta per hari agar dapat segera beralih menggunakan gas non subsidi.

Hal senada disampaikan oleH Sales Eksekutif LPG Pertamina Rayon V Riau, Adi Bagus Haqqi kepada Antara mengatakan pihaknya bersama dengan Dinas terkait akan terus melakukan kegiatan serupa guna meminimalis salah sasaran penggunaan elpiji bersubsidi.

"Kalau dari Pertamina tidak akan berhenti sampai di sini. Posisi kami adalah sosliasasi, edukasi agar pengusaha dengan omzet diatas Rp1 juta tidak lagi menggunakan elpiji subsidi. Kalau sanksi dari pemerintah," katanya.

Masyarakat Kota Pekanbaru kerap mengeluhkan kelangkaan elpiji isi tiga kilogram dalam beberapa waktu terakhir. Disperindag Pekanbaru menilai kelangkaan itu disebabkan pengelola pangkalan nakal yang menjual elpiji ke warung-warung. Selain menyebabkan kelangkaan, mayoritas warung juga menjual elpiji melon jauh di atas harga eceran tertinggi yakni Rp18.000 menjadi lebih dari Rp35.000 per tabung.

Pewarta: Bayu/Anggi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2017