Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia sedang meninjau ulang Rencana Aksi Nasional-Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) untuk mempertajam proyeksi iklim dan dampak potensialnya pada 2045 sekaligus menilai risiko dan dampak perubahan iklim guna memperkuat upaya adaptasi iklim.

"Ini dapat digunakan sebagai acuan untuk persiapan perencanaan pembangunan nasional jangka menengah berikutnya (RPJMN Tahun 2020-2024) baik dengan pendekatan regional maupun sektoral," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dalam siaran pers, Jumat.

Bambang, yang pada Rabu (15/11) menyampaikan pidato di Konferensi Iklim PBB yang berlangsung di Bonn, Jerman, mengatakan proses untuk memperbarui proyeksi iklim berskala nasional tersebut melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebagai penyedia data iklim.

Dalam proses kaji ulang RAN-API, beberapa upaya telah dilakukan untuk mengembangkan Indeks Ketahanan Nasional yang berguna untuk mengukur status pelaksanaan rencana adaptasi serta menjadi dasar penyusunan rencana adaptasi di masa depan.

Pemerintah Indonesia ingin memperkuat strategi dan kebijakan makro sektoral dan spasial sebagaimana tercermin dalam rencana program ketahanan dari kementerian sektoral.

Selain itu, pemerintah pusat akan mendorong pemerintah daerah mengembangkan strategi adaptasi perubahan iklim yang lebih akurat dan mudah yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

"Kesimpulannya, saya ingin menyampaikan pesan bahwa perbaikan dan penyempurnaan kebijakan dan implementasi adaptasi perubahan iklim tidak hanya menjadi tugas satu negara, namun juga memerlukan koordinasi dan keterlibatan yang baik dari semua elemen pembangunan, baik di tingkat nasional maupun internasional, dan perlu didukung oleh semua pihak termasuk sektor swasta dan publik," ujar Bambang.


Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2017