Jakarta (ANTARA News) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengatakan 2.935 rumah dan bangunan rusak akibat gempa 6,9 SR yang mengguncang Jawa Barat bagian selatan pada 15 Desember.

Berdasarkan data sementara, hingga Minggu (17/12) pukul 14:30 WIB, dampak gempa menyebabkan empat orang meninggal dunia, 11 orang luka berat, 25 orang luka ringan, 451 rumah rusak berat, 579 rumah rusak sedang, dan 1.905 rumah rusak ringan.

"Selain itu juga terdapat kerusakan 46 unit sekolah/madrasah, 38 unit tempat ibadah, 9 kantor, dan 4 rumah sakit dan puskesmas. Sebanyak 200 orang mengungsi di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis," kata Kepala Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan gempa tidak merusak sarana dan prasarana umum yang vital seperti jalan raya, jembatan, utilitas listrik, utilitas air minum, dan lainnya. Pendataan masih dilakukan. Diperkirakan jumlah kerusakan akan bertambah.

Korban meninggal adalah Hj. Dede Lutfi (60) warga Ciamis tertimpa bangunan, Masiah (55) warga Ciamis yang terkena serangan jantung saat gempa, Aminah (80) warga Kota Pekalongan tertimpa bangunan roboh, dan Fatimah (34) warga Bantul yang jatuh saat gempa dan meninggal di rumah sakit.

Korban meninggal telah dimakamkan, pemerintah akan segera memberikan santunan duka cita.

Daerah yang paling parah mengalami kerusakan terdapat di empat daerah yaitu Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran.

Daerah ini paling dekat dengan episentrum gempa sehingga intensitas gempa dirasakan V-VI MMI (sedang hingga kuat).

Bupati/Walikota di keempat daerah ini telah menetapkan status keadaan tanggap darurat penanganan gempabumi selama tujuh hari terhitung dari 16-22 Desember, yang dapat diperpanjang sesuai dengan situasi di lapangan.

Di Kabupaten Tasikmalaya terdapat 1.362 unit rumah rusak terdiri dari 192 rumah rusak berat, 76 rumah rusak sedang, dan 1.094 rumah rusak ringan.

Di Kabupaten Ciamis terdapat 759 rumah rusak yang terdiri 117 rumah rusak berat, 239 rumah rusak sedang, dan 403 rumah rusak ringan. Sedangkan di Kabupaten Pangandaran terdapat 320 rumah rusak yang meliputi? 60 rusak berat, 75 rusak sedang, dan 185 rusak ringan.

Penanganan darurat terus dilakukan. Kepala BNPB Willem Rampangilei telah melakukan rapat koordinasi dengan para Kepala Daerah, BPBD, Kementerian Sosial, dan aparat setempat di Tasikmalaya dan Ciamis.

"Empat prioritas yang perlu ditangani adalah penambahan bantuan logistik, perbaikan pemukiman yang rusak, bantuan pendanaan, dan perbaikan kerusakan sarana prasarana umum," kata Sutopo.

Bantuan logistik dari BNPB akan diberikan kepada daerah yang telah menetapkan tanggap darurat.

BNPB menyerahkan dana siap pakai Rp 250 juta kepada empat daerah yang telah menetapkan tanggap darurat untuk operasional selama masa tanggap darurat.

Untuk perbaikan pemukiman yang rusak akan dipenuhi melalui bantuan stimulan dana dari BNPB dengan masing-masing daerah terlebih dahulu melakukan verifikasi yang valid secara per nama per alamat dan di-SK-kan oleh Kepala Daerah masing-masing.

Langkah ini harus ditempuh sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana serta untuk menjamin terhadap kejelasan jumlah bantuan maupun siapa penerimanya.

Aparat dari BPBD, TNI, Polri, Basarnas, Kementerian Kesehatan, SKPD, Tagana, PMI, relawan, LSM dan masyarakat masih melakukan penangnan darurat.

Bantuan mendesak yang diperlukan masyarakat saat ini adalah hunian sementara (huntara), tenda, relawan untuk membersihkan material bangunan yang rusak, permakanan, trauma healing, tukang, bahan material bangunan, dan lainnya.

Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017