Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diterima Antara di Solo, Jawa Tengah, Jumat, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri ESDM Ignasius Jonan, sudah meresmikan 17 titik penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga di Pontianak, Kalimantan Barat.
Sebelumnya tercatat sudah 40 titik lembaga penyalur yang beroperasi, sehingga dengan 17 titik tambahan yang diresmikan di Pontianak hari ini, total lembaga penyalur BBM Satu Harga yang telah beroperasi pada 2017 menjadi 57 titik.
Sejak tahun 2016 sampai dengan 20 Desember 2017, PT. Pertamina (Persero) telah mengoperasikan 38 Penyalur Satu Harga dan PT. AKR Corporindo, Tbk telah mengoperasikan dua Penyalur BBM Satu Harga.
Dari 38 Penyalur Pertamina, 9 Penyalur telah beroperasi tahun 2016 dan 29 Penyalur beroperasi tahun 2017. Adapun 2 Penyalur AKR beroperasi November 2017.
Sedangkan 17 titik penyalur yang diresmikan oleh Presiden secara simbolis di Pontianak ini 16 diantaranya dioperasikan oleh Pertamina dan 1 swasta.
Pemerintah menargetkan, hingga akhir 2019 akan beroperasi lembaga penyalur BBM Satu Harga di 159 lokasi, dengan fokus di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
Melalui program BBM Satu Harga ini masyarakat yang sebelumnya harus mengeluarkan Rp7.000 hingga Rp100.000 untuk membeli BBM per liternya kini bisa mendapatkan dengan harga Rp6.450 per liter untuk Premium dan Rp5.150 untuk Solar.
Program yang diluncurkan langsung oleh Presiden Jokowi di Yahukimo, Papua, Oktober 2016 silam ini merupakan yang pertama di Indonesia dan belum pernah terjadi sebelumnya sebagai implementasi dari energi berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Guna mendukung program Pemerintah tersebut, Pertamina dan AKR/swasta ditugaskan membangun lembaga penyalur resmi di daerah yang belum mempunyai lembaga penyalur resmi.
Selain memberikan akses harga BBM yang sama di seluruh wilayah Indonesia, masyarakat juga akan semakin mudah mendapatkan BBM karena jaraknya semakin dekat sehingga turut menyokong tumbuhnya perekonomian masyarakat setempat.
Selain itu, Menteri Jonan menugaskan BPH Migas sebagai Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian program BBM Satu Harga.
Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2017
