Banda Aceh (ANTARA News) - Lembaha Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA harus mendapat perhatian dari Pemerintah Indonesia, termasuk Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota karena dinilai telah berjasa sejak sebelum negeri ini memproklamsikan kemerderkaan 17 Agustus 1945. Pengamat sosial HA Hamid Sarong di Banda Aceh, Sabtu, mengatakan, keberadaan LKBN ANTARA di seluruh Indonesia, sesuai dengan kewenangan yang diberikan negara untuk menginformasikan berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah hingga ke pelosok desa. Hal itu dikatakan Dekan Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjawab pertanyaan mengenai wacana revisi Undang-Undang (UU) No.40/1999 tentang Pers dikaitkan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke70 LKBN ANTARA pada 13 Desember 2007. Revisi suatu UU dilakukan untuk tujuan lebih maju dan baik, bukan sebaliknya. Revisi dimaksud bagi kesempurnaan kalau selama ini dinilai belum maksimal. Revisi diperlukan untuk mempertajam sasaran seperti kritik yang dilakukan pers selama ini mungkin tidak konstruktif atau mengabaikan etika ketimuran. Pemimpin Redaksi minggu "Citra Aceh" Hasby Armas mengatakan, revisi UU dengan tujuan ke arah yang lebih baik dan maju sangat diperlukan. Namun, kinerja pers melalui kritik konstruktif selama ini sudah semakin dan cukup baik, sehingga para koruptor harus berpikir seribu kali bila berniat melakukan pelanggaran. "Saya kira, revisa diperlukan bila memang dipandang penting. Revisi itu harus dengan niat ikhlas bagi kemajuan dunia pers Indonesia di masa mendatang. Kita harus ingat masa lalu ketika pers dibelenggu lebih 30 tahun. Banyak tindakan pelanggaran terabaikan tanpa penyelesaian," kata Hasby Armas. Dia mengakui ada persoalan yang harus dibahas tegas dan tuntas jika memang revisi itu perlu dilakukan, termasuk masalah LKBN ANTARA sebagai pendukung Pemerintah dalam berbagai kegiatan pembangunan di Indonesia. Pemerintah bersama anggota DPR harus memberi ruang yang cukup bagi lembaga tersebut. "Menurut saya, ANTARA sebagai lembaga kantor berita resmi Pemerintah Indonesia harus mendapat perhatian khusus sesuai dengan kinerja dalam sejarah. Pemerintah tidak lupa pada sejarah yang dimainkan LKBN ANTARA sejak sebelum proklamasi negeri ini dikumandangkan," katanya. Dukungan proporsional Dia mengatakan, peran LKBN ANTARA cukup besar dalam sejarah bangsa Indonesia karena telah menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan negeri ini ke seluruh dunia saat itu. Karena itu , Pemerintah harus memberi dukungan maksimal dan proporsional kepada ANTARA di masa mendatang, tambah Hasby Armas. "Saya kira, Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan kabupaten/kota harus bermitra mesra dengan LKBN ANTARA yang selalu memberitakan kegiatan pembangunan di daerah ini," kata HA Hamid Sarong yang juga Dekan Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry itu. Pemerintah bersama semua komponen masyarakat di Provinsi NAD, termasuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias, harus memberi perhatian prioritas bagi pengembangan LKBN ANTARA yang juga memberitakan bencana alam tsunami secara cepat hingga seluruh dunia segera mengetahui. Bencana alam gempa bumi dan tsunami 26 Desember 2004 dilansir LKBN ANTARA ke seluruh dunia, sehingga dengan cepat masyarakat yang mendiami jaga raya ini datang membawa bantuan menolang korban sepanjang masa darurat ketika itu, termasuk rakyat Indonesia, kata pakar hukum jebolan Universitas Indonesia tersebut. LKBN ANTARA merupakan "jendela" Indonesia bagi masyarakat di luar negeri dan ini sesungguhnya sudah terbukti ketika proklamasi. Kini setelah Indonesia merdeka juga tidak mengabaikan tugas utamanya, menginformasi berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah negeri ini. Menurut dia, wartawan berbagai media cetak dan elektronik tidak bisa melepaskan diri dari ANTARA. Wartawan pada umumnya ibarat bintang di langit. Kalau di langit ada bintang, maka di bumi ada wartawan yang memberitakan dan menerangi lwat informasi dini kepada masyarakat, katanya. Tanpa menafikan peran wartawan media lainnya, jurnalis ANTARA yang bertugas di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi NAD, dinilai kreatif dalam menggali dan menulis berita untuk disiarkan ke seluruh Indonesia. Tidak keliru bila Pemerintah memberi prioritas kepada ANTARA, demikian HA Hamid Sarong SH MH.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007