Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda menyampaikan langsung berkas dukungan tersebut kepada Ridwan Kamil dan UU Ruzhanul Ulum di Kantor DPW PKB Jawa Barat, Jalan Haruman Kota Bandung, Senin, sekitar pukul 13.50 WIB, dalam acara yang juga dihadiri oleh Ketua DPW Partai Nasional Demokrat Saan Mustopa, Ketua Tim Pemenangan pasangan ini.
Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda menyatakan pemberian berkas dukungan itu meresmikan dukungan partainya kepada Ridwan dan Uu sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah Jawa Barat tahun ini.
"Meski tidak mengusung kader internal partai untuk mendampingi Kang Ridwan Kamil, kita legawa, tapi kami minta sembilan agenda lahir bathin yang telah kami rumuskan untuk bisa di amalkan untuk kepentingan warga Jawa Barat," kata Huda.
Agenda yang pertama yakni menggerakan, menjaga dan memfasilitasi pembangunan dan pengembangan pesantren, mesjid dan tajug, keberlangsungan madrasah diniyah dan majelis taklim dengan memperhatikan kesejahteraan guru ngaji.
Kedua, menguatkan kesejahteraan ekonomi umat Jawa Barat dengan menciptakan saudagar santri dan meningkatkan kapasitas UMKM melalui pemberian akses jejaring ekonomi dan pendampingan yang intensif.
Ketiga, membuka lapangan kerja baru, menciptakan ekonomi kreatif dengan cara menumbuhkembangkan wirausahawan muda urban dan desa untuk mengurangi pengangguran di Jawa Barat.
Keempat, menjamin keberlangsungan pasar tradisional dan warung rakyat dengan sistem zonasi retail modern dan merevitalisasi pasar tradisional, dan kelima, meningkatkan pendapatan petani dan nelayan dengan cara penciptaan skala ekonomi melalui pengembangan program unggulan kawasan pedesaan (cluster ekonomi).
Keenam, mengarusutamakan kelompok perempuan melalui pemberdayaan usaha ekonomi, serta meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan ibu dan anak, dan ketujuh, mewujudkan pemerataan ekonomi dan keadilan pembangunan di Jawa Barat melalui percepatan pemekaran, pembangunan megapolitan, dan pembangunan kawasan Jawa Barat Selatan.
Kedelapan, mengurangi tingkat kemiskinan dengan mempercepat pelaksanaan program reforma agraria dan perhutanan sosial melalui redistribusi tanah dan legalisasi aset untuk masyarakat Jawa Barat.
Terakhir, yang kesembilan, mendorong percepatan kemandirian ekonomi desa dengan cara menggerakkan dan mengembangkan badan usaha milik desa, pariwisata desa, serta pengalokasian dana desa dari APBD provinsi sebagai dana pendamping dana desa dari APBN.
Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018