Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, mengatakan pada tahap awal, pemerintah akan mulai dengan merehabilitasi hutan dan mengajak para pemimpin-pemimpin baik sipil dan militer di daerah masing-masing untuk menyerukan warganya agar beramai-ramai mengatasi hal ini.
Sungai Citarum kemudian akan dibagi menjadi 22 sektor dan akan dikordinasikan oleh perwira tinggi TNI setingkat kolonel untuk mulai bergerak dengan melibatkan para pakar lingkungan, ahli hukum, budayawan, mahasiswa dan seluruh masyarakat yang cinta pada sungainya.
"Saya ingin kita semua bekerja dengan hati dan sungguh-sungguh, struktur pengorganisasian kita serahkan kepada pemda sebagai Dansatgas (Komandan Satgas) yaitu Bapak Gubernur dan Wagub, kemudian Badan Satgas nanti dari Kodam Siliwangi yakni Pangdam dan Badan Satgas kedua dari Kapolda Jabar. Sektor akan dibagi kepada setiap sub sektor dengan kolonel yang bertanggung jawab di wilayahnya. Saya imbau kepada pemda setempat juga terlibat aktif," jelasnya seusai rapat koordinasi di Gedung Sate, Bandung, Selasa (16/1).
Luhut memimpin rapat koordinasi (rakor) dan sosialisasi penataan Sungai Citarum dengan didampingi oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar serta Panglima Kodam Siliwangi Mayjen TNI Doni Monardo.
Mantan Menko Polhukam itu mengatakan permasalahan sampah dan limbah di Sungai Citarum sudah sangat serius untuk ditangani secara cepat, tepat, terpadu dan terintegrasi antar seluruh pemangku kepentingan.
Ia juga menyatakan, Presiden Joko Widodo sangat menaruh perhatian besar dengan isu kerusakan lingkungan di Sungai Citarum, dan memerintahkan kepada jajarannya untuk merespon masalah itu sesegera mungkin.
Menurut penelitian yang telah banyak dilakukan, sungai sepanjang 297 km yang membentang di wilayah Jawa Barat bagian selatan hingga utara ini telah rusak ekosistemnya dari hulu hingga ke hilir. Sungai Citarum telah terkontaminasi logam berat dan bakteri berbahaya akibat timbunan sampah dan berbagai limbah buangan.
Peran Sungai Citarum yang teramat vital bagi masyarakat di daerah yang dilaluinya akan sangat berbahaya apabila didiamkan dan tidak ditangani dengan cepat.
"Masyarakat yang memanfaatkan hampir 27,5 juta dan untuk listrik sebesar 1.800 Megawatt, sebagai sumber air minum sebesar 80 persen dan juga untuk kebutuhan Jakarta, mengairi lahan persawahan hampir 420 ribu hektare. Ini yang berbahaya apabila airnya sudah kena logam berat dan bakteri maka sayur-mayur, ternak, dan ikan yang ada di sungai itu pasti akan terkontaminasi, dan orang yang memakan itu juga akan kena terutama ibu-ibu yang sedang hamil, ini masalah sangat serius," ungkapnya.
Luhut juga menegaskan agar kalangan pengusaha atau industri-industri yang ada di sekitar Sungai Citarum tidak lagi membuang langsung limbahnya ke sungai tanpa terlebih dahulu diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Ia mengaku tidak akan mentolerir tindakan pengusaha yang masih membandel dengan akan menerapkan tindakan tegas sesuai regulasi yang berlaku.
"Pengusaha-pengusaha juga harus patuh, industri-industri inilah yang membuang limbahnya ke Sungai Citarum. Industri-industri ini, biayanya itu kan bisa ditaruh untuk IPAL. Kita akan terapkan berbagai peraturan dengan tegas, jadi pengusaha pun tidak ada alasan IPAL-nya tidak masuk, mohon nanti kepada para pemimpin daerah agar tegas, saya hanya titip kepada Bapak dan Ibu pemimpin-pemimpin di Jabar ini agar jangan takut bertindak sebab akan kita dukung dari pusat," tegasnya.
Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya integrasi antara kementerian dan lembaga serta pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi masalah pencemaran di Sungai Citarum.
Ia menegaskanSungai Citarum bukanlah tempat pembuangan limbah raksasa dan harus ada solusi konkrit untuk mengatasi masalah sungai terbesar di Jawa Barat tersebut.
"Saya tidak mau sungai Citarum menjadi tempat pembuangan limbah raksasa oleh pabrik-pabrik di kanan kiri sungai ini," kata Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang membahas soal Sungai Citarum di Graha Wiksa Praniti, Kantor Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Kementerian PUPR di Bandung, Jawa Barat, Selasa.
Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2018
