"Harusnya sebuah keniscayaan yang terus dirawat partai politik di dalam kepengurusannya," kata Titi di Jakarta, Senin.
Titi menilai verifikasi partai politik sangat memperlihatkan partai membutuhkan kehadiran perempuan untuk menjadi peserta pemilu.
Karena membutuhkan perempuan, partai politik harus ada intensif terhadap kaum hawa yang aktif di partai politik.
Titi berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggali keterpenuhan persyaratan perempuan pada kepengurusan saat verifikasi faktual partai politik.
"Agar komitmen partai politik terhadap keterwakilan perempuan bukan sekadar formalitas," ujarnya.
Menurut dia, keterlibatan perempuan harus dimaknai sebagai kebutuhan untuk penguatan partai politik.
KPU mulai memverifikasi faktual sejumlah partai politik yang akan mengikuti Pemilihan Umum 2019.
Salah satu persyaratan verifikasi partai politik yang dinyatakan lolos adalah melibatkan 30 persen perempuan pada kepengurusan partai politik.
Pewarta: Taufik Ridwan
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
