Tokyo (ANTARA News) - Yuriko Koike secara resmi akan dilantik menjadi menteri pertahanan pada upacara pengesahan Rabu petang, menggantikan Fumio Kyuma yang mengundurkan diri Selasa, berkaitan dengan pidato kontroversinya mengenai bom atom Amerika Serikat (AS) yang dijatuhkan ke Jepang pada Perang Dunia II. Koike, 54 tahun, penasehat keamanan khusus Perdana Menteri Shinzo Abe, akan menjadi perempuan pertama yang akan memegang jabatan tertinggi pada pos pertahanan dalam kabinet. Abe menunjuk dia Selasa, tak lama setelah menerima pengunduran diri Kyuma, dalam upaya mengurangi dampak yang merugikan bagi pemilihan Majelis Tinggi 29 Juli depan. Kementerian Pertahanan akan menyelenggarakan upacara perpisahan untuk Kyuma pada pagi sebelum menteri baru berkantor, dan mengadakan konferensi pers pada malamnya. Abe telah menginstruksikan kepada Koike agar memprioritaskan pelaksanaan perjanjian akhir yang dibuat tahun lalu dengan Amerika Serikat untuk menyetel kembali kehadiran militer AS di Jepang. Perhatian diduga akan difokuskan pada bagaimana tindakan agar inti perjanjian itu dilaksanakan - yakni relokasi Pangkalan Udara Korps Angkatan Laut AS Futema di Okinawa. Kyuma, 66 tahun, menghadapi kecaman keras bukan hanya dari kalangan partai oposisi, tapi juga dalam partai koalisi yang berkuasa pimpinan Abe sendiri, atas penilaiannya terhadap bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945. Pendapat Kyuma yang kontraversi tersebut dianggap sebagai pukulan lain bagi kesiapan Abe dalam pemilu Majelis Tinggi Juli mendatang. Dalam satu pidatonya Sabtu, Kyuma mengatakan, "Saya memahami pemboman tersebut menyebabkan perang berakhir. Saya rasa hal itu sesuatu yang tak perlu terjadi." Kyuma adalah anggota kabinet Abe ketiga yang mengundurkan diri dari kabinet yang beranggotakan 17 orang itu, sejak mereka berpemerintahan September tahun lalu, menyusul menteri reformasi pemerintahan Genichiro Sata, yang mengundurkan diri karena skandal dana, dan menteri pertanian Toshikazu Matsuoka, yang melakukan bunuh diri di tengah skandal dana politiknya, demikian Kyodo.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007