Jangan paksa penyandang disabilitas pasang alat kontrasepsi

Jangan paksa penyandang disabilitas pasang alat kontrasepsi

Massa yang tergabung dalam Women's March Jakarta melakukan aksi longmars di Kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, Sabtu (3/3/2018). Aksi bertajuk #LawanBersama yang digelar dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional itu untuk menyuarakan tuntutan dan aspirasi yang berpihak pada kaum perempuan. (ANTARA /Reno Esnir)

Jakarta (ANTARA News) - Para perempuan yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas menyerukan agar masyarakat tak lagi memasang secara paksa alat kontrasepsi pada penyandang disabilitas terutama perempuan.

"Tidak benar kalau perempuan disabilitas dianggap tidak kapabel mengambil keputusan untuk dipasang atau tidak alat kontrasepsi," ujar Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, Dian Kartika Sari di sela perayaan Hari Perempuan Internasional 2018 di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan stigma negatif bahwa penyandang disabilitas tidak mampu bertanggung jawab terhadap pilihannya.

Padahal, kondisi yang sebenarnya adalah lingkungan yang tidak mampu memberikan akomodasi yang layak agar para penyandang disabilitas mampu mendapatkan hak-haknya termasuk soal pemasangan alat kontrasepsi.

Lebih lanjut, pemasangan secara paksa justru akan memicu terjadinya kekerasan seksual berulang terhadap penyandang disabilitas karena risiko kehamilan pada korban menjadi hilang.

Oleh karenanya, dalam kesempatan yang sama, Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia (PJS), Yeni Rosa Damayanti menyerukan perlunya penyandang disabilitas memiliki kepastian hukum agar tak ada lagi pemaksaan pemasangan alat kontrasepsi pada mereka.  

"Yang memutuskan tindakan medis adalah walinya karena dia (penyandang disabilitas) tidak mempunyai kapasitas hukum. Enggak mungkin dia bisa menolak atau menerima alat kontrasepsi kalau kapasitas hukumnya tidak diakui," tutur dia.

Para penyandang disabilitas, sambung dia, seharusnya mendapatkan bantuan dalam mengambil keputusan.

"Mereka harusnya dibantu mengambil keputusan. Banyak cara berkomunikasi baik melaui gambaar, isyarat atau lainnya. Hak legal kapasitas tidak boleh dibatalkan oleh alasan apapun juga," tutur Yeni.

Di lain sisi, Dian menekankan pentingnya bisa menghadirkan penyandang disabilitas dalam upaya membahas kepentingan mereka baik itu pembahasan di masyarakat ataupun pemerintah.     

"Saya merekomendasikan teman-teman yang tergabung dalam gerakan disabilitas menghadirkan para disabilitas, karena yang paling tahu adalah mereka sendiri," kata Dian.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar