"Dalam pertemuan itu, kami menyampaikan kekecewaan masyarakat Bali terhadap pernyataan pembatalan pembangunan bandara itu. Banyak teman-teman yang protes dengan pernyataan itu," kata anggota Komisi III DPRD Bali I Kadek Nuartana seusai mendatangi kantor Kemenhub di Jakarta, Jumat.
Ia menambahkan kekecewaan rombongan anggota legislator dari Bali itu semakin bertambah ketika mereka hanya ditemui oleh Kepala Seksi (Kasie) Tata Kebandaraudaraan, Asri Wahyuniarti padahal keinginannya diterima minimal selevel direktur dengan harapan ada pengambil keputusan.
Inti pertemuan itu, mempertanyakan dasar pembatalan dari pemerintah pusat karena hasil kajian Bank Dunia fokusnya bukan soal pembangunan Bandara Internasional Buleleng.
Ia menegaskan bahwa Bank Dunia itu hanya melakukan konektivitas perhubungan atau aksesibilitas menuju Bali.
Pihak Kemenhub juga menjelaskan bahwa pada 2018, Kemenhub sudah mengalokasikan dana APBN yang besarnya Rp4 miliar untuk "feasibility study" untuk penentuan lokasi pembangunan bandara tersebut.
"Setelah itu diputuskan baru ada namanya proses kedua, yakni ketika penentuan lokasi sudah ditentukan oleh pemerintah baru memikirkan kerja sama dengan swasta," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bali Dr I Nyoman Sugawa Korry memberikan apresiasi kepada Kemenhub karena masih serius menanggapi kundi dari studi kelayakan lokasi yang dimulai dari pemerintah dahulu dengan mengalokasian dana tahun anggaran 2018.
"Kami juga mendukung studi kelayakan kerja sama pemerintah dengan pengusaha," katanya.
Dalam pertemuan itu, ia menegaskan bahwa pembangunan Bandara Internasional Bali Utara itu sebuah keharusan dan harus segera dilaksanakan.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
