"Ini adalah salah satu cara yang paling tepat dimana program tersebut dapat mengurangi beban masyarakat miskin dan pemberiannya berdasarkan hasil dari tim verifikasi," katanya di Kabupaten Bogor, Jumat.
Menurut dia dalam pembahasan itu memang belum dapat dipublikasikan untuk besarannya. Itu dikarenakan masih ada beberapa tahapan hingga penetapannya.
Dan nantinya akan ada perubahan pada sistem pemberian bantuan yaitu berdasarkan besar kecilnya kemampuan dari penerimanya. Jadi itu dimaksudkan pada proses pemberian untuk besar maupun kecilnya akan berbeda.
Tetapi untuk skala pemberian bantuannya tetap sama. Ini adalah salah satu langkah tepat agar bantuan dapat lebih berguna dan dapat bermanfaat bagi masyarakat miskin.
Selain itu dalam penambahan anggaran tersebut dilakukan sebagai bentuk maupun upaya agar kebutuhan dari program bantuan dapat berjalan dengan baik.
"Tapi dalam proses tersebut akan ada komponen tambahan dimana bila ada keluarga miskin yang memiliki kreativitas seperti membuka usaha, membuat kerajianan maka dapat diberi tambahan anggaran," katanya.
Ia menambahkan dalam hal tersebut tentunya akan ada tim verivikasi dari pemerintah daerah, Kementrian Sosial (Kemensos) dan aparatur negara untuk mengawasinya.
Selain itu juga meminta agar pemberian bantuan tersebut tidak disalahartikan oleh masyarakat. Pasalnya dalam aturannya sudah sesuai dan itu termasuk program Presiden Joko Widodo untuk mengentaskan kemiskinan.
Dengan adanya program tersebut tentunya akan lebih bermakna dimana untuk Kabupaten Bogor terdapat 500 ribu kepala keluarga yang mendapatkannya.
Sementara itu, Bupati Bogor, Nurhayati mengatakan dengan adanya bantuan pengentasan kesmiskinan dari Kemensos RI tentunya dalah hal baik dan dimana memang sudah selayaknya diberikan untuk masyarakat.
Namun dalam upaya tersebut tentu saja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor juga terus melakukan program guna membantu masyarakat agar dapat menjadi lebih baik.
Itu antaranya memberikan peluang untuk masyarakat berkreativitas dengan membuat kerajinan, pembangunan rumah bagi warga miskin, dan lain sebagainya. Dalam hal itu pembiayaan yang diambil melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) murni.
Pewarta: Mayolus Fajar Dwiyanto
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018
