"Penerapan kebijakan "opt out" kepemilikan kartu berlogo GPN bagi nasabah yang tidak memerlukan, untuk menghilangkan inefisiensi dari biaya penerbitan dan administrasi kartu GPN "dormant" atau tidak digunakan oleh nasabah," kata peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Chaikal Nuryakin saat jumpa pers di Jakarta, Rabu.
Kebijakan memberikan opsi untuk tidak memiliki kartu debit berlogo GPN tersebut, lanjut Chaikal, dinilai dapat menurunkan biaya administrasi kartu yang dibayar nasabah sebesar Rp40 miliar per bulan atau Rp480 miliar per tahun.
"Selain itu juga menurunkan biaya produksi kartu GPN sebesar Rp585 miliar dalam empat tahun ke depan," ujar Chaikal.
Potensi inefisiensi biaya akibat nasabah yang diwajibkan memiliki kartu debit berlogo GPN, menjadi salah satu hal yang disoroti. Bagi bank issuer, pencetakan kartu baru akan memunculkan kemungkinan melonjaknya biaya operasional hingga Rp585 miliar dalam empat tahun ke depan.
Namun, semakin banyaknya kartu yang beredar belum dapat dilihat sebagai solusi efektif.
Adanya kewajiban kepemilikan minimal satu kartu GPN setiap nasabah akan berdampak pada terbitnya 22,5 juta kartu debit GPN yang tidak digunakan nasabah atau "dormant" karena tidak dianggap kompatibel terutama untuk bertransaksi di luar negeri dan transaksi daring atau e-commerce.
LPEM FEB UI baru saja memberikan sejumlah catatan terkait penerapan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) terhadap industri pembayaran di Tanah Air.
Lembaga tersebut mengadakan kajian selama enam bulan dengan melibatkan enam ahli ekonomi dan sebagai respon dari pemerhati industri pembayaran di lingkup kampus UI terhadap Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 19/8/PBI/2017 tentang GPN.
Terbitnya aturan tersebut mewajibkan para pelaku industri pembayaran untuk mengintegrasikan sistem pembayaran ritel di Indonesia, dengan dampak langsung pada transaksi menggunakan kartu debit.
Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
