Moeldoko mencari solusi yang tepat agar tujuan birokrasi efisien, efektif, bersih dan melayani tercapai melalui "leaderstalk" dengan mengundang para kepala daerah berprestasi melalui program kerjanya kemudian berbagi pengalaman dengan kepala daerah lain yang kurang berhasil.
"Pertemuan umpamanya nanti tiga pekan lagi kita undang mereka yang berhasil membuat birokrasinya maju, semisal Bupati Banyuwangi. Nanti dia ajari bupati lain (yang tidak berkinerja baik). Kita juga bawa pihak swasta, BUMN, dan lainnya yang bisa urun rembug mencari solusi," kata Moeldoko di Jakarta Kamis.
Moeldoko yang juga doktor ilmu administrasi negara dari Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan persoalan birokrasi juga berkutat pada pengawasan. Birokrasi yang bersih haruslah diawasi dengan cara yang baik.
"Sekarang persoalannya di birokrasi bersih itu adalah pengawasan. Seperti untuk inspektorat di kabupaten itu ada dibawah bupati. Itu strukturnya sudah salah. Bagaimana dia mau mengawasi bupati. Malah-malah dia bisa bersepakat dengan yang diawasi. Karena itu saya usulkan inspektorat dibawah gubernur, setingkat Sekda-lah," urai mantan Panglima TNI itu.
Selama ini, Moeldoko menyatakan persoalan birokrat yang bermasalah terkait perizinan, pendanaan, serta pengadaan barang dan jasa. Sehingga perlu pencegahan dari pemerintah berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Agenda leaderstalk, diakuinya bukan hal baru. Ini pernah digulirkan era Wakil Presiden RI Boediono yang mengundang sejumlah kepala daerah pada pertemuan setiap tiga bulan sekali berbagi program kerja unggulan untuk menggeliatkan kinerja pemerintah daerah.
Namun, ide ini kemudian dikembangkan Moeldoko untuk lebih mempercepat optimalnya birokrasi. Agenda ini menjadi agenda rutin Kantor Staf Presiden (KSP) bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN).
Terkait hal ini, ekonom Universitas Indonesia Nugroho Pratomo menilai program leaderstalk yang digulirkan Moeldoko sebagai terobosan yang solutif untuk memperbaiki sistem birokrasi di Indonesia.
"Kegiatan yang dilakukan Moeldoko untuk memecahkan persoalan birokrasi pemerintah yang cukup penting karena masih banyak persoalan di birokasi itu sehingga program kerja tidak sesuai rencana dan kebutuhan," ujar Nugroho.
Direktur Riset Visi Teliti Saksama itu menuturkan akibat persoalan birokrasi tersebut pemenuhan kebutuhan masyarakat terhambat sehingga diperlukan terobosan seperti yang dilakukan Moeldoko.
Nugroho menjelaskan program yang digagas kembali Moeldoko dapat memperbaiki sistem birokrasi yang selama ini terkendala dan perlu pengawalan secara jangka panjang, serta pengawasan khusus.
Hal sama diutarakan pakar pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Malang, Mas'ud Said menganalisa tiga hal yang dilakukan pemerintah untuk menggenjot kinerja birokrat. Salah satunya adalah, "innovaton sharing" antara kepala daerah dan pimpinan badan usaha milik negara (BUMN) seperti "sekolah inovasi".
"Dalam pengertian kita bisa bekerja lebih baik dan cerdas dengan berbagai inovasi," ungkap Said.
Hal kedua diungkapkan Said, pimpinan negara yakni presiden dan wakil presiden, pengusaha, politikus dan masyarakat umum mendapatkan informasi yang dikerjakan kepala daerah dengan berbagai program terobosan.
Ketiga, Said menyebutkan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi berupaya mengkampanyekan program kerja kepada masyarakat termasuk pihak pengkritik.
Said menyerukan program KSP tersebut mampu memompa kelemahan birokrat yang tersebar pada 516 kota/kabupaten se-Indonesia atau beberapa BUMN.
Pewarta: Taufik Ridwan
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
