Yogyakarta (ANTARA News) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro membantah tudingan bahwa departemennya membiayai sepenuhnya program studi banding mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang dilakukan Komisi VII DPR ke Korea dan Jepang. "Tidak benar itu, tidak ada kunjungan yang dibiayai Departemen ESDM. Saya tidak tahu itu dana dari mana, yang jelas bukan dari Departemen ESDM," katanya usai membuka simposium Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATPI) di Yogyakarta, Kamis. Terkait dengan rencana pembangunan PLTN berkapasitas 1.000 Megawatt di Muria, Jawa Tengah, ia mengatakan saat ini masih dilakukan sosialisasi dan studi, khususnya terhadap masyarakat agar mereka tidak perlu khawatir dan melakukan tindakan kontra produktif. "PLTN Muria direncanakan mulai beroperasi 2017, sedangkan pembangunannya mungkin baru dilakukan pada 2013," katanya. Menurut dia, saat ini masih dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka dapat memahami dan menerima keberadaan PLTN. Ia juga mengatakan saat ini di sekitar Muria telah dipasang sejumlah alat untuk mendeteksi apakah terjadi perubahan atau gerakan di bawah tanah. Sebelumnya, Purnomo mengatakan pelaksanaan tender pembangunan PLTN itu masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) yang kini tengah disusun. Dalam Perpres tersebut akan ditetapkan instansi mana yang bertanggung jawab membangun PLTN, apakah Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Badan Pengawas Tenaga Atom Nasional, atau Departemen ESDM. (*)

Copyright © ANTARA 2007