"Posisi Indonesia sebagai anggota DK PBB mulai Januari 2019 semoga dapat meningkatkan profil negara Indonesia. Semoga juga dapat memberikan kontribusi pada kemakmuran daerah di Indonesia, baik dari ancaman keamanan tradisional seperti konflik Laut Cina Selatan dan Korea, maupun non-tradisional seperti perdagangan manusia, narkoba, penangkapan ikan ilegal, dan penyelundupan," kata Dailami Firdaus, di Jakarta, Minggu.
Menurut Dailami, Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan aktif melakukan upaya perdamaian dunia, wajar jika mendapat kepercayaan menjadi anggota tidak tetap DK PBB.
DK PBB, kata dia, adalah badan di PBB yang paling berpengaruh dalam menjaga perdamaian dunia, karena memiliki kewenangan untuk menghentikan konflik internasional maupun mengirim tentara ke wilayah-wilayah yang membahayakan perdamaian internasional.
"Indonesia harus memanfaatkan posisi sebagai anggota DK PBB, untuk memastikan stabilitas politik dan keamanan dunia, termasuk isu Rohingya di Myanmar dan upaya kemerdekaan Palestina," kata pimpinan Pondok Pesantren As-Syafiiyah Jakarta ini.
Menurut dia, jika negara-negara yang berkonflik dapat dilakukan upaya perdamaian melalui meja perundingan, maka negara tersebut dapat fokus pada pembangunan untuk bangsa dan negaranya.
Indonesia dipastikan menjadi anggota tidak tetap DK PBB untuk periode Januari 2019 hingga Desember 2010 mewakili kawasan Asia Pasifik, setelah memperoleh 144 siara dari 193 negara anggota PBB, pada pemungutan suara Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB, di New York, Amerika Serikat, Jumat (8/6).
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
