Jakarta (ANTARA News) - Deputi Gubernur Bank Negara Malaysia, Dato` Mohd Razif Abd Kadir, di Jakarta, Senin, mengatakan Pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan bebas pajak (tax holiday) selama sepuluh tahun bagi pengusaha Indonesia yang mengeluarkan sukuk di Malaysia. "Ini untuk mendukung Malaysia menjadi hub bagi ekonomi Islam saat ini," katanya dalam konferensi pers, seusai acara "Dialog Sinergi Keuangan Islam di Nusantara, Prospek dan tantangannya". Saat ini, menurutnya, Malaysia terus mengembangkan diri untuk menjadi hub internasional terkait dengan banyaknya dana Timur Tengah yang sedang mencari tempat ntuk investasi. Untuk itu, Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk Muslim terbesar memiliki potensi yang besar untuk masuknya dana Timur Tengah tersebut, katanya. "Indonesia merupakan raksasa yang sedang tidur, bila dilihat dengan jumlah penduduk muslim yang lebih dari dua ratus orang, dan berbagai proyek inevestasi jangka panjang, Indonesia memiliki potensi berkembangnya ekonomi Islam, kita berharap menjadi gate bagi dana Timur Tengah ke Indonesia," katanya. Sementara itu, Ia mengatakan Malaysia saat ini tengah terus mendukung perkembangan ekonomi Islam tersebut dengan memberikan beberapa keuntungan bagi para pelaku usaha. "Selain memberikan bebas pajak (tax holiday) juga `stamp duty exemtionp on islamic securities`, kita juga telah menghilangkan pajak berganda bagi transaksi murabaha, `tax neutrality`," katanya. Ia menambahkan Pemerintah Malaysia juga tidak memajaki bagi hasil (dividen) dari sukuk tersebut. Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Siti C Fadjriah yang juga menjadi pembicara dalam konferensi pers tersebut mangatakan, keinginan Malaysia tersebut tentunya dapat memacu Indonesia untuk berbenah dalam mengembangkan ekonomi Islam. "Jangan sampai semua telah berlomba-lomba untuk dapat menarik dana bagi pembangunan, kita akhirnya tidak dapat apa-apa," katanya. Ia mengatakan jika tidak diantisipasi maka Indoensia hanya akan menjadi pasar bagi negara lainnya. Saat ini, menurut dia sebaiknya segera dihapuskan berbagai kendala dalam pengembangan perekonomian Islam, seperti pajak berganda dan Undang-undang tentang sukuk. Ia mengatakan produk-produk keuangan syariah seperti sukuk akan membantu pembangunan di Indonesia. "Seperti proyek monorail yang hingga saat ini belum selesai pendanaannya karena Dubai menginginkan pembiayaan syariah, tapi kita tidak punya,",katanya. Sementara itu, Direktur Bank Muamalat Indoensia (BMI), Saefudin Noer, menanggapi promosi pemerintah Malaysia tersebut mengatakan selayaknya Indonesia langsung yang dapat menarik dana Timur Tengah tanpa melalui Malaysia. "Mengapa harus melalui Malaysia, bila kita bisa mengambil dana sukuk langsung ke Indonesia," katanya. Untuk itu, menurut Saefudin, perlu dibenahi berbagai peraturan dan perundangan untuk dapat menarik minat investor Timur Tengah. "Sebagai negara yang memiliki potensi luar biasa masak kita kalah dengan Malaysia," katanya. Saat ini Malaysia merupakan negara terbesar yang mengelluarkan sukuk. Dari total sukuk yang dikeluarkan di seluruh dunia Malaysia menacapi 65 persen. (*)

Pewarta:
Copyright © ANTARA 2007