Batam (ANTARA News) - Menko Prekonomian selaku Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN), Boediono, mengatakan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) tidak boleh lagi sebatas dokumen, namun harus ada pengendalian dan pelaksanaan RUTR harus tegas. "RUTR tidak boleh lagi sebatas dokumen namun harus ada pengedalian. Penyusunan RUTR harus transparan dan ketegasan dalam pelaksanaannya tidak bisa ditawar lagi," kata Ketua BKTRN Boediono dihadapan Wapres Jusuf Kalla saat pembukaan Rakernas BKTRN 2007 di Batam, Kamis. Menurut Boediono, selama ini banyak sekali kritikan dari masyarakat mengenai RUTR. Boediono mencontohkan kasus maraknya penggunaan ruang hijau untuk bisnis, penimbunan situ-situ untuk perumahan dan sebagainya. "Tata ruang banyak mendapat kritik akibat dalam pelaksanaanya tidak efekti dan tidak ada sanksi. RUTR diangap sebagai rencana yang abtrak, tidak membumi dan tak bisa digunakan," kata Boediono. Masyarakat menganggap RUTR hanya sekedar dokumen yang disimpan dilaci pejabat. Kritik lainnya, tambah Boediono, RUTR bisa diubah seenaknya sesuai keinginan pejabatnya. Boediono juga menyoroti banyaknya daerah yang saling tumpang tindih antara kawasan pertambangan dan hutan lindung, campur aduk kawasan anatara permukinan industri dan bisnis. "Berbagai kegagalan RUTR itu berdampak ekonomi sangat panjang, banjir, berkurangnya ruang hijau, berkurangnya ruang sosial masyarakat. Dengan kata lain menggerogoti modal sosial masyarakat," kata Boediono. Selain Boediono, beberapa menteri yang hadir antara lain Mendagri ad-interim Widodo AS, Menperin Fahmi Idris, Mendag Marie E Pangesthu, Menhut MS Ka`ban, Men LH Rachmat Wioelar, Menteri DKP Freddy Numberi serta Meneg Perencanaan Pembangunan Paskah Suzetta. Hadir pula Menteri PU Joko Kirmanto serta Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) M Lutfie. Selain membuka Rakernas BKTRN 2007, Wapres diagendakan melakukan serangkaian peninjauan lapangan antara lain ke Pelabuhan Batu Ampar, PT Pipa Mas Putih, PT PAN United Shipyard Indonesia, PT Graha Trisaka Industri (Labroy Group) serta kawasan Industri Terpadu Citra Mas Group di kawasan Kabil Batam. Wapres juga akan menyaksikan penandatanganan MoU Bidang investasi, namun belum ada keterangan, investasi bidang apa dan dengan pihak mana MoU tersebut akan dilaksanakan. Di antara hadirin, terdapat pula beberapa fungsionaris DPP Partai Golkar antara lain Rully Chaerul Azwar, Firman Soebagyo, Iskandar Mandji dan sebagainya. (*)

Copyright © ANTARA 2007