Gugatan lima perusahaan terkait pembebasan lahan kereta cepat ditolak

Gugatan lima perusahaan terkait pembebasan lahan kereta cepat ditolak

Pekerja beraktivitas di area "tunnel" 1 proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di kilometer 3 Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Jakarta, Rabu (2/5/2018). Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang memiliki panjang total alient 142,3 kilometer itu akan melalui sembilan kabupaten atau kota dan memiliki empat stasiun diantaranya stasiun Halim, Karawang, Walini, dan Bandung. (ANTARA /Aprillio Akbar)

Tentunya kita mengapresiasi atas putusan ini"
Jakarta (ANTARA News) - Kejaksaan mengapresiasi keputusan Pengadilan Negeri (PN) Karawang yang menolak gugatan lima perusahaan terhadap pemerintah terkait pembebasan lahan pembangunan kereta cepat Bandung-Jakarta.

"Tentunya kita mengapresiasi atas putusan ini," kata Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun) Kejari Karawang, Lia Pratiwi kepada Antara di Jakarta, Kamis malam.

Gugatan itu ditujukan kepada PT Pilar Sinergi BUMN serta tergugat lainnya PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang, Gubernur Jabar, Menhub dan kantor jasa penilai publik.

Pemerintah menunjuk Kejati Jawa Barat dan Kejari Karawang menjadi kuasa hukumnya atau Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Baca juga: Pengadilan tolak keberatan ganti rugi lahan kereta cepat

Ia menjelaskan, ditolaknya permohonan keberatan ganti rugi tersebut akan berdampak bagi kelanjutan dan percepatan pembangunan jalur kereta cepat yang merupakan program nasional.

Kereta api cepat merupakan proyek strategis nasional, katanya, seraya menambahkan bahwa penilaian ganti rugi telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kelima perusahaan itu, PT Gajah Tunggal, PT Karawang Cipta Persada, PT Perusahaan Industri, PT Batuah Bauntung Karawang Primaland, PT Pertiwi Lestari.

Baca juga: Pembangunan kereta cepat diminta perhatikan resapan air

Pewarta:
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar