counter

LSM: materi kampanye presiden hendaknya terkait pengurangan kemiskinan

LSM: materi kampanye presiden hendaknya terkait pengurangan kemiskinan

Masyarakat Miskin Sejumlah warga beraktivitas di pemukiman Kampung Nelayan Paotere, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (23/5). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), hingga akhir Januari 2013, jumlah penduduk miskin Indonesia atau berpendapatan sekitar Rp 270 ribu sebulan mencapai 28,59 juta orang atau 11,66 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. (ANTARA FOTO/Sahrul Manda Tikupadang)

Siapapun pasangan calon yang ikut dalam Pilpres (Pemilihan Presiden) 2019 dan nanti hendaknya menggunakan materi kampanye yang baik dan mencerdaskan
Jakarta (ANTARA News) - Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Ah Maftuchan mendorong materi kampanye calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lebih berorientasi pada upaya pengurangan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia.

"Siapapun pasangan calon yang ikut dalam Pilpres (Pemilihan Presiden) 2019 dan nanti hendaknya menggunakan materi kampanye yang baik dan mencerdaskan, pasanglah agenda kerakyatan, agenda-agenda pengurangan kemiskinan dan ketimpangan dan mewujudkan kesejahteraan sebagai pemikiran utama dari materi kampanyenya," kata Ah Maftuchan di Jakarta, Rabu.

Dalam konferensi pers "Bukan Sekadar Menurunkan Kemiskinan Tetapi Melawan Ketimpangan untuk Pencapaian SDGs" yang diadakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pencapaian Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), dia menuturkan calon presiden dan wakil presiden juga jangan memasukkan hal-hal yang berbau isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

"Kita perlu bergerak maju dengan menawarkan materi kampanye yang bermutu atau berkualitas. Kita tunjukkan demokrasi kita lebih maju dari Amerika," ujarnya.

Selain itu, Maftuchan mengharapkan calon presiden dan wakil presiden yang akan merebut periode pemerintahan lima tahun ke depan juga memberikan proyeksi menengah dan panjang yang harus disampaikan kepada calon pemilih.

Baca juga: Presiden: belanja negara diarahkan kurangi kemiskinan-kesenjangan
Baca juga: Reformasi Bansos dapat lebih cepat kurangi kemiskinan


"Kita butuh keberlanjutan kesinambungan dalam melakukan pembangunan, dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan menurunkan kemiskinan," tuturnya.

Tahap pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dibuka pada 4-10 Agustus 2018.

Sebelumnya, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 seharusnya menjadi ajang masing-masing kandidat menawarkan gagasannya bagi Indonesia ke depan, bukan hanya pertarungan figur yang mengemasnya dengan isu agama dan suku.

"Publik berharap yang disampaikan adalah program-program sebagai pemimpin sehingga ada pertarungan gagasan," kata Enny dalam diskusi bertajuk "Mencari Pendamping Jokowi: Visi Ekonomi Cawapres 2019" di Jakarta, Jumat (20/7).

Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Kurangi kemiskinan di Batang & Pekalongan melalui TMMD

Komentar