Jakarta, 8/1 (ANTARA) - Pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2009, bertempat di Istana Negara, dilakukan penyerahan DIPA Tahun 2009 secara langsung oleh Presiden selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara kepada para Pimpinan Lembaga, Menteri selaku Pengguna Anggaran dan Gubernur yang menerima pendelegasian kekuasaan dalam Pengelola Keuangan di Daerah serta Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Penyerahan DIPA secara langsung ini merupakan yang kedua kalinya setelah beberapa tahun sebelumnya DIPA diserahkan kepada Gubernur se-Indonesia melalui para Menteri.

     "Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan" menjadi tema pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009. Sejalan dengan tema tersebut pemerintah menetapkan tiga prioritas pembangunan nasional. Prioritas tersebut adalah peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan; percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi; serta peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, pemantapan demokrasi serta pertahanan dan keamanan dalam negeri.

     Untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dimaksud, belanja pemerintah di tahun 2009 akan diutamakan pada peningkatan anggaran pendidikan, perbaikan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan, perlindungan sosial, melalui program BOS, beasiswa pendidikan, Jamkesmas, Program Raskin, PNPM, dan BLT. Untuk menciptakan stimulus pertumbuhan yang berkualitas, belanja pemerintah diarahkan pada pembangunan infrastruktur, prasarana pertanian dan prasarana pendukung ketahanan energi nasional.

     Dalam upaya menjaga pencapaian prioritas tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2009 sebesar 6,0%, persentase penduduk miskin turun menjadi 12-14% dan tingkat pengangguran menjadi 7-8%. Melalui koordinasi dengan Bank Indonesia, angka inflasi diharapkan dapat ditekan di bawah 6,0% dan suku bunga Bank Indonesia rata-rata 7,5% dan nilai tukar rupiah tidak jauh meleset dari asumsi APBN yaitu Rp. 9.400 per dolar Amerika.

     Tahun 2009 adalah tahun pertama sepanjang sejarah di mana APBN melampaui angka Rp. 1.000 (seribu) triliun. Angka ini terdiri atas Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 716,4 triliun dan Anggaran Transfer untuk Daerah berjumlah Rp 320,7 triliun.

     Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp 143,6 triliun; Belanja Barang sebesar Rp 77,7 triliun; Belanja Modal sebesar Rp 93,8 triliun; Bantuan Sosial sebesar Rp 67,8 triliun; dan Pembayaran Bunga Utang, Subsidi dan Belanja Lain-Lain sebesar Rp 333,5 triliun.

     DIPA yang diserahkan langsung oleh Presiden meliputi DIPA Sektoral sebanyak 5.948 DIPA dengan nilai Rp 273,4 triliun; DIPA Tugas Pembantuan sebanyak 4.425 DIPA dengan nilai Rp. 13,1 triliun; dan DIPA Dekonsentrasi sejumlah 1.835 DIPA dengan nilai Rp. 35,9 triliun.

     Perhatian pemerintah terhadap kondisi fiskal di daerah diwujudkan dalam meningkatnya anggaran transfer ke daerah dalam bentuk dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian mengalami peningkatan. Anggaran Transfer untuk Daerah terdiri atas Dana Perimbangan berjumlah Rp 296,9 triliun, Dana Otonomi Khusus sebesar Rp 8,8 triliun dan Dana Penyesuaian sebesar Rp 14,9 triliun.

     Salah satu catatan penting pada APBN 2009 adalah telah terpenuhinya amanat Undang-undang Dasar yang menetapkan porsi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 207,4 triliun untuk anggaran pendidikan. Jumlah ini tersebar pada Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp 61,5 triliun, Departemen Agama sebesar Rp 23,3 triliun, Kementerian Negara/Lembaga lainnya sebesar Rp 3,0 triliun, Bagian Anggaran 69 sebesar Rp 1,7 triliun, dan melalui Transfer ke Daerah sebesar Rp 117,9 triliun.

     Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertahanan dan Menteri Kesehatan mewakili Pimpinan Departemen/Lembaga secara simbolik menerima penyerahan DIPA dari Presiden. Relatif lebih besarnya jumlah anggaran yang diterima empat departemen tersebut dibandingkan dengan departemen lain sejalan dengan prioritas pembangunan, masing-masing secara berurutan adalah Departemen Pendidikan sebesar Rp. 62,1 triliun; Departemen Pekerjaan Umum sebesar Rp 35 triliun; Departemen Pertahanan sebesar Rp. 33,7 triliun; dan Departemen Kesehatan sebesar Rp. 20,3 triliun.

     Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta kepada seluruh jajaran pemerintah agar bekerja dengan jujur, penuh dedikasi, dan jauh dari segala kepentingan yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu di tahun 2009, Presiden juga mengingatkan kepada para Gubernur agar melakukan upaya penyebarluasan informasi dan mendorong rakyat agar menggunakan hak pilihnya dengan baik. Diharapkan kepada semua pihak yang terlibat proses pemilu agar bekerja dengan baik sehingga pemilu dapat berjalan dengan aman, lancar dan bersih.

     Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi Harry Z. Soeratin, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan

Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2009