Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, meski Pemerintah mendukung munculnya calon perseorangan dalam Pilkada, aspek keadilan bagi calon-calon kepala daerah yang berjuang melalui jalur partai politik akan tetap diperhatikan. "Memperhatikan aspek keadilan bagi yang berjuang melalui jalur kepartaian politik," kata Presiden dalam Sidang Paripurna DPD di Jakarta, Kamis saat menyampaikan keterangan pemerintah mengenai kebijakan pembangunan daerah. Sebelumnya, pada hari Rabu di Istana Negara, Presiden telah mengadakan konsultasi dengan pimpinan DPR, termasuk Ketua DPR Agung Laksono, mengenai pelaksanaan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 23 Juli tahun 2007 yang mengabulkan "judicial review" tentang UU No 32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah yang memungkinkan munculnya calon perseorangan dalam pilkada. Pada Sidang Paripurna yang langsung dipimpin Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita serta dihadiri pula Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ibu Ani Yudhoyono serta Ibu Mufidah Kalla serta para menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), Presiden kembali menegaskan rencana pemerintah bersama DPR untuk merevisi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah serta berbagai peraturan pelaksananya. "Pemerintah berpendapat hal itu perlu ditata ulang dalam sebuah undang-undang yang dapat merumuskan secara tepat, dengan memperhatikan hak politik dan persamaan kesempatan bagi setiap orang untik dipilih dengan memperhatikan aspek keadilan bagi yang berjuang melalui jalur kepartaian politik," kata Yudhoyono. Pilkada Jakarta Acara ini, juga dimanfaatkan oleh Presiden Yudhoyono untuk menyampaikan pujian dan penghargaannya kepada masyarakat terhadap pelaksanan Pilkada DKI Jakarta tanggal 8 Agustus 2007 yang berlangsung aman dan lancar. "Dengan tingkat kesadaran politik masyarakat yang semakin meningkat, maka tingkat keberhasilan pilkada semakin baik. Saya berharap agar keikutsertaan dalam pilkada juga disertai sikap `siap menang maupun siap kalah`," kata Presiden. Dengan sikap demikian maka pemimpin terpilih tentu akan melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya termasuk mengayomi dan mengajak konstituen yang dalam pilkada tidak memilihnya. "Sedangkan bagi yang tidak terpilih, wajib pula mengajak konstituennya untuk mendukung yang terpuiih dalam memimpin dan memajukan daerahnya. Sikap itulah yang merupakan penerapan nyata dari nilai dan etika demokrasi," kata Kepala Negara. Sementara itu, ketika mengevaluasi pembangunan di bidang politik, Presiden mengatakan stabilitas bidang politik, hankam, serta kehidupan demokrasi semakin membaik. "Tentu saja, selalu ada riak-riak dalam kehidupan sebuah bangsa yang demokratis. Tetapi semuanya dapat kita kelola sehingga tidak menimbulkan goncangan yang mengganggu stabilitas nasional kita," kata Presiden. Pada bagian akhir pidatonya, Yudhoyono mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memperkukuh kebersamaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. "Mari kita bersatu-padu, bahu-membahu, menjalin hubungan yang baik dan harmonis," kata Presiden Yudhoyono kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk jajaran pemerintahan, DPD serta DPR. (*)

Copyright © ANTARA 2007