"Penetapan tanggal pelaksanaan pemungutan suara ulang ini sesuai dengan rapat internal KPU dan hasil koordinasi dengan KPU Jatim dan KPU pusat," kata Ketua KPU Sampang Moh Syamsul Muarif di Sampang, Minggu.
Pelaksanaan pemungutan suara ulang ini sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Keputusan tentang PSU ulang ini dikeluarkan KPU Sampang tertanggal 12 September 2018 dengan Nomor 073/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab./IX/2018.
Syamsul menuturkan, pihaknya telah melakukan beberapa tahapan pelaksanaan coblos ulang seperti melantik 70 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sabtu (15/9).
"Pengangkatan PPK ini sebenarnya sudah menjadi panitia pada pilkada pertama, hanya kembali diangkat untuk PSU," ujarnya.
Selain melakukan berbagai persiapan untuk pelaksanaan PSU, KPU Sampang juga kembali melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) untuk memperbaiki data-data pemilih di Sampang melakukan sinkronisasi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan hasil perbaikan DPT.
"Termasuk mengerahkan petugas TPS dan PPS melakukan pencocokan data, ada juga jadwal uji publik," katanya.
Pj Bupati Sampang Jonathan Judianto menyatakan, Pemkab Sampang menyiapkan anggaran yang dibutuhkan untuk PSU sebesar Rp25 miliar. Namun dana itu tidak semua digunakan karena pelaksanaan Pilkada jilid I masih tersisa sebesar Rp13 miliar.
"Jadi pemerintah menyiapkan kekurangannya itu," ujarnya.
Jonathan juga meminta agar PPK yang dilantik untuk pelaksanaan PSU bersikap netral dan bisa bekerja dengan maksimal. Bahkan, semua elemen khususnya penyelenggara agar PSU benar-benar dilaksanakan sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Semua PPK harus bersikap netral, jangan sampai main-main dengan PSU ini, jika tidak bisa netral lebih baik mundur mulai dari sekarang," katanya.
Baca juga: MK nyatakan DPT pilkada Sampang tidak logis
Baca juga: Polres Sampang antisipasi kerusuhan atas putusan MK
Pewarta: Abd Aziz
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2018
