"Tentu saja, kapan pun ia mau," kata Maduro kepada wartawan ketika ditanya di Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang apakah ia akan menerima utusan untuk pelaporan tentang keadaan hak asasi manusia di Venezuela.
"Presiden Bachelet, komisaris tinggi itu, seharusnya berkoordinasi dengan kementerian luar negeri ketika ingin pergi ke Venezuela. Ia selalu diterima," tambahnya, demikian Reuters melaporkan.
Bachelet, mantan presiden Chile, menjadi kepala Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1 September.
Pada Kamis, dewan itu menyatakan menyetujui resolusi menyatakan keprihatinan mendalam tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Venezuela dan mendesak negara itu mengizinkan Bachelet menyusun laporan tentang keadaan di lapangan.
Dalam video terbitan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bachelet meminta Dewan Hak Asasi Manusia membuat laporan tidak memihak tentang keadaan tersebut, karenanya sangat penting untuk diizinkan masuk.
Laporan itu juga akan memberikan kesempatan bagi dewan tersebut mendapatkan "versi resmi" dari pemerintah Venezuela, tambahnya.
Baca juga: PBB: Venezuela harus selidiki kematian pengunjuk rasa
Venezuela, yang berjuang mengatasi kemelut ekonomi dan politik, menjadi sorotan atas catatan hak asasi manusianya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada pekan ini.
Lima negara Amerika Latin dan Kanada pada Rabu menyatakan meminta Mahkamah Kejahatan Antarbangsa menyelidiki pemerintah Maduro atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam menggunakan kekuatan untuk menekan lawan politiknya.
Venezuela menolak kecaman terhadap pemerintah Maduro dan menyebutnya propaganda permusuhan serta upaya negara asing mencampuri urusan dalam negeri negara tersebut.
Editor; Boyke Soekapdjo
Pewarta: Antara
Editor: Mohamad Anthoni
Copyright © ANTARA 2018
