"BPK menyimpulkan bahwa kesiapan pemerintah dalam implementasi SDG's cukup efektif, tetapi masih ditemukan permasalahan yang menghambat implementasinya," kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara saat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2018 dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa.
Hasil pemeriksaan atas kesiapan implementasi SDG's yang diumumkan BPK itu merupakan salah satu dari 12 hasil pemeriksaan kinerja yang termasuk dalam IHPS I 2018.
Moermahadi mengatakan pelaksanaan kebijakan SDG's yang dikawal oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan dan instansi terkait lainnya belum berjalan sempurna.
Hasil temuan pemeriksaan memperlihatkan kebijakan pemerintah terkait penganggaran dan belanja yang berkualitas untuk program ini belum menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dengan hasil yang diharapkan.
"Selain itu, pemerintah belum dapat menghasilkan disagregasi data yang diperlukan pada tingkat kabupaten kota untuk memastikan bahwa semua penduduk telah mendapatkan 11 pelayanan dasar," ujar Moermahadi.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BPK mengeluarkan rekomendasi yaitu adanya sinergi antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas dengan Kementerian Keuangan untuk menyusun Perpres penganggaran dan belanja berkualitas.
Rekomendasi lainnya adalah perlu penyempurnaan draft Perpres mengenai satu data oleh BPS, untuk memastikan bahwa BPS merupakan pusat rujukan statistik untuk mendukung pelaksanaan program SDG's.
Baca juga: Menko Maritim: sawit bantu Indonesia raih SDGs
Baca juga: Pernikahan dini dapat dicegah melalui pemberdayaan perempuan
Pewarta: Satyagraha
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2018
