"Pertemuan teknis di tingkat provinsi kali ini merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan yang sudah dilakukan berkeliling sembilan kabupaten/kota," kata Plh Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali, I Wayan Widyardana Putra, saat menyampaikan materi pada Rapat Teknis Pengawasan untuk Pemilu 2019, di Denpasar, Jumat.
Menurut Widyardana, mereka tak hanya memiliki fungsi melakukan pengawasan tahapan pemilu, melakukan penindakan, maupun menyelesaikan persoalan sengketa administrasi pemilu, tetapi sekaligus pihaknya memiliki fungsi pencegahan.
"Jadi, karena kami memiliki fungsi pencegahan, maka kami wajib memetakan potensi konflik yang mungkin terjadi ke depan. Setiap daerah tentu memiliki potensi kerawanan yang berbeda-beda," ujarnya pada acara yang dihadiri perwakilan KPU Bali, FKUB Bali, Polda Bali, Kodam IX/Udayana, ketua KPID Bali, ketua MUDP Bali, sejumlah pejabat OPD pemerintah Provinsi Bali, dan perwakilan organisasi terkait lain.
Oleh karena potensi kerawanan dan karakteristik di setiap daerah berbeda, maka fokus pengawasan yang harus dilakukan jajaran pengawas pun tidak bisa disamaratakan.
Dari pemetaan mereka, kata Widyardana yang didampingi anggota Badan Pengawa Pemilu Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, selanjutnya bisa dibagikan pada pihak-pihak terkait.
Sementara itu, Direktur Intelkam Polda Bali, Komisaris Besar Polisi Wahyu Suyitno, menguraikan, sejumlah sumber potensi kerawanan dalam Pemilu 2019.
Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2018
