Makassar (ANTARA News) - Menyandang status sebagai daerah dengan angka buta huruf atau buta aksara yang tinggi sejak beberapa tahun terakhir, sepatutnya menjadi perhatian pihak berkepentingan, khususnya dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Apalagi jika melihat program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan selama kepemimpinan Gubernur Syahrul Yasin Limpo yang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, dengan konsep pendidikan gratis mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), maka sewajarna jika mampu menekan jumlah buta aksara di daerah tersebut.

Namun, program cerdas dan prorakyat dari pemerintah itu ternyata belum mampu memberikan efek yang besar dalam membawa daerah itu keluar dari "zona merah" buta aksara.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 11 provinsi pada tahun ini yang masih memiliki angka buta aksara di atas angka nasional.

Sulawesi Selatan menduduki posisi keenam dari 11 provinsi tersebut dengan persentase 4,49 persen. Selain Sulawesi Selatan, ada pula Papua (28,75 persen), NTB (7,91), NTT (5,15), Sulawesi Barat (4,58), Kalimantan Barat (4,50), Bali (3,57), Jawa Timur (3,47), Kalimantan Utara (2,90), Sulawesi Tenggara (2,74), dan Jawa Tengah (2,20).

Khusus Sulsel, melihat data 2016 maka hampir seluruh kabupaten dan kota di daerah itu masyarakatnya masih banyak buta aksara, meski ada 16 dari 24 kabupaten dan kota yang ternyata mampu mendorong atau meningkatkan angka melek hingga di atas 95 persen.

Sebanyak 16 kabupaten tersebut, di antaranya Kabupaten Barru, Parepare, Pinrang, Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, Enrekang, Sidrap, Soppeng, Wajo, Bone, Bulukumba, serta Kota Makassar.

Terkait tingginya jumlah buta aksara di Sulsel, terdapat beberapa faktor penyebab seperti yang pernah diungkapkan Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat, di antaranya masalah kemiskinan, kondisi geografis, hingga kearifan lokal.

Persoalan kemiskinan untuk saat ini, dengan program pendidikan gratis dari pemerintah,  seharusnya tidak lagi menjadi faktor utama.

Namun tidak optimalnya sosialisasi ke daerah-daerah, khususunya untuk wilayah terpencil, terdepan, dan terluar (3T) tentang keberadaan program pendidikan gratis justru ikut menambah persoalan.

Kondisi itu semakin dipersulit dengan pemahaman masyarakat di kampung-kampung bahwa akan lebih baik dan berguna anak jika membantu orang tuanya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibandingkan dengan sekolah.

Semakin diperparah pula dengan kualitas tenaga pendidik dan pengajar yang seadanya atau tidak memiliki kompetensi sehingga membuat anak enggan ke sekolah atau tidak tertarik melanjutkan pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Irman Yasin Limpo mengakui meski mengalami penurunan, posisi Sulsel masih berada di peringkat enam dari 11 provinsi yang masih memiliki buta aksara di atas angka nasional.

Sebagai respon atas kondisi yang terjadi, Dinas Pendidikan Sulsel telah melakukan berbagai langkah dan upaya dalam menekan angka buta aksara tersebut, antara lain pengadaan pusat pelajaran masyarakat, lembaga kursus dan kepelatihan, tanggal latihan belajar, gerakan literasi sekolah, gerakan literasi keluarga, hingga taman bacaan masyarakat.

"Kita perlu merancang program pengentasan buta huruf dan aksara. Untuk anggaran perubahan, kita lakukan kajian terhadap kerja sama dengan perguruan tinggi terkait yang fokus untuk meningkatkan melek huruf dan aksara di Sulsel," ujarnya.

Selain itu, memberikan penghargaan bagi puluhan tokoh yang dianggap berkontribusi dalam upaya pengentasan buta aksara. Penghargaan itu bervariasi, sesuai bidang dan prestasi yang ditorehkan sepanjang 2018.

Penerima penghargaan itu, antara lain Hajah Hasnah Syam Suardi (PAUD Kabupaten Barru) dengan jenis prestasi sebagai tokoh peduli pendidikan perempuan marginal program pendidikan keterampilan hidup, BAN PAUD dan PNF Sulsel sebagai lembaga yang mendorong penjaminan mutu satuan PAUD dan PNF, Syamsu Alam sebagai tokoh adat pendukung pendidikan keaksaraan pada komunitas adat terpencil/khusus (KAT).

Selain itu, Nurhayati juara II pegiat keaksaraan, St. Fatimah juara I Guru KB apresiasi GT PAUD dan Dikmas, Muh. Ridwan sebagai motivator tata kelola lembaga kursus dan pelatihan di Pemprov Sulsel, Andi Ihsan juara I instruktur kursus otomotif, Alfi Syahrul juara I instruktur tata busana apresiasi PAUD, Ardiansyah juara I tutor paket A, Minarni Unjung juara tutor paket B, Yunan Hemi juara I tutor paket C.

Selain itu, Asmi juara I pamong belajar SKB, Rasniati juara I pengelolaan kelompok bermain, Burhanuddin juara I pengelola lembaga kursus dan pelatihan, St, Hadijah juara I pengelola pusat kegiatan belajar masyarakat, Basanawati Haris juara I pengelola taman bacaan masyarakat, Saenong juara I pengelola kepala satuan pendidikan nonformal/sanggar kegiatan belajar.



Momentum

Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dipusatkan di Asrama Haji Sudiang Makassar, 6-8 November 2018 dan diikuti sekurangnya 1.500 peserta, menjadi momentum daerah setempat bangkit dan keluar dari status provinsi buta aksara tertinggi.

Berkumpulnya para pendidik, pelajar, tenaga pengajar dan lainnya juga telah berkomitmen dalam membangun kebersamaan dalam pengentasan buta aksara.

Untuk lebih memantapkan tujuan peringatan itu, digelar pula berbagai kegiatan menarik, seperti pameran karya seni dan hasil kreativitas, porseni hingga "talk show" yang fokus memotivasi dan mengembangkan spirit untuk pengentasan buta aksara.

Terkait dengan pelaksanaan pameran dan porseni, sekaligus memberikan ruang bagi tenaga pendidik dan pelajar untuk memperkenalkan apa saja yang telah dicapai.

Tema peringatan tahun ini, yakni "Mengembangkan Keterampilan Literasi yang Berbudaya" sebagai upaya mentosialisasikan pentingnya literasi di antara semua pihak, bukan hanya tenaga pendidik.

Kekukuhan dan komitmen dalam bidang pendidikan keaksaraan juga sebagai fondasi kelayakan masyarakat.

Penjabat Sekda Sulsel Ashari F Radjamilo mewakili Gubernur Sulsel juga berharap peringatan HAI tahun ini menjadi momentum semua pihak untuk membuat langkah nyata dalam pemberantasan buta aksara.

"Jadi seluruh kabupaten/kota, mari kita bersama-sama membuat program pengentasan buta aksara di Sulsel. Buta aksara tidak hanya menyangkut baca, tulis, dan hitung namun juga harus diperkuat dengan peningkatan budaya masyarakat," ujarnya.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan peringatan Hari Guru 2018 menjadi momentum kalangan pendidik memperkuat peranannya sebagai kunci memperbaiki bangsa.

"Memperbaiki bangsa ini, kuncinya adalah pada guru, kalau mau lihat bangsa ini maju dan kuat, perbaiki kualitas guru," katanya.

Jika kualitas guru baik, maka generasi Indonesia mendatang akan menjadi generasi yang kuat dan cerdas, serta memiliki kemampuan untuk bersaing secara global.

Dengan adanya globalisasi, yang berpengaruh pada segala lini kehidupan itu, maka perlu diingatkan bahwa  ke depan guru tidak bisa lagi hanya menjadi pemenang di negara sendiri, karena sekat antarbangsa akan dilepas dan generasi mendatang akan berbaur dengan bangsa lain.*



Baca juga: Empat daerah dapat anugerah karena sukses tuntaskan buta huruf

Baca juga: Desa-desa miskin kantong warga buta aksara


 

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2018