"Tahun pertama ini 2019 kira-kira 15 persen, pelan-pelan akan terus meningkat," kata Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Iptek, dan Budaya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Safri Burhanuddin yang dihubungi di Jakarta, Rabu.
Safri menjelaskan, pemerintah akan mengejar impelementasi Perpres yang baru ditandatangani November 2018 itu. Salah satu fokus utama penanganan sampah laut adalah dengan pengolahan kembali sampah padat.
"Karena 80 persen sampah di laut berasal dari darat. Maka sistem pengolahan sampah di darat kita prioritaskan untuk dibenahi terutama di kota besar penghasil sampah," katanya.
Dalam Perpres tersebut, Kemenko Kemaritiman bertindak sebagai Ketua Dewan Pengarah Penanganan Sampah Laut di mana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Ketua Pelaksana.
Tim penananganan sampah laut itu, lanjut Safri, juga melibatkan sejumlah kementerian lain.
"Rencana aksinya sudah ada, maka telah disusun pula draf pelaksanaannya seperti apa. Dibentuk pula Dewan Persampahan yang isinya komunitas lingkungan independen yang memantau berjalannya program ini," jelasnya.
Meski implementasi Perpres baru akan dijalankan tahun ini, Safri optimistis penanganan sampah laut terus digalakkan tidak hanya pemerintah pusat tetapi juga daerah.
"Pemda sudah jalan mulai dari pembatasan kantong plastik di sejumlah daerah hingga bertambahnya komunitas peduli lingkungan. Artinya masyarakat mulai sadar dan kita koordinasikan melalui gerakan revolusi mental Indonesia bersih," katanya.*
Baca juga: Badan lingkungan PBB harapkan peran besar Indonesia atasi sampah laut
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
