Cimahi (ANTARA News) - DPR mengingatkan semua untuk mewaspadai bahaya komunis di Indonesia, karena upaya untuk menghidupkan lagi paham tersebut tidak berhenti. "Hari ini 30 September. Kita ingat peristiwa yang menggoncangkan negara kita. Ada yang berusaha mengganti ideologi pancasila dengan ideologi komunis," kata Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Agung Laksono, dalam Safari Ramadhan di Cimahi, Jawa Barat, Minggu. Agung didampingi Anggota DPR, Lilik Asjudiredja, Ferdiyansyah, Yuddy Chrisnandy, Asep Sudajana dan calon anggota DPR, Nurul Arifin. Agung menegaskan bahwa paham komunis tetap dilarang dan Tap MPRS No.XXV/1966 masih berlaku. "Kita harus ingat paham komunisme tetap dilarang. Kita harus mewaspadai adanya upaya secara sistematis untuk hidupkan paham komunisme," katanya. Agung mengemukakan situasi yang bisa memberi peluang tumbuhnya komunisme harus jadi perhatian semua pihak, terutama pemerintah. Dalam kaitan ini, kemiskinan dan pengangguran merupakan iklim yang bisa menumbuhkan paham tersebut. "Iklim yang bisa memberi peluang munculnya komunis harus diberantas, terutama kemiskinan dan pengangguran," katanya, seraya menambahkan pemberantasan kemiskinan dan pengangguran merupakan langkah strategis untuk berantas komunis. Terkait Pilkada Gubernur Jawa Barat, Agung mengatakan banyaknya calon yang mendaftar di DPD Golkar Jabar menunjukkan Golkar tak pernah kekurangan kader. Di sisi lain menunjukkan Golkar punya SDM yang siap mengisi berbagai posisi strategis. "Mudah-mudahan berhasil meraih posisi gubernur," katanya. Mengenai penataan Kota Cimahi, Agung menyatakan Golkar mendukung penataan Kota Cimahi. "Kota ini kalau pesawat terbang terlihat sangat padat, atap rumah seolah sambung-menyambung," katanya. Penataan permukiman bukan hanya mengacu secara horizontal, tetapi juga perlu dipikirkan secara vertikal. Karena itu, perlu dipikirkan kemungkinan bangun rumah susun. Terkait penataan Kota Cimahi yang saat ini sudah amat padat, Agung juga menjelaskan, perlunya merealisasikan gagsan memindahkan Lapangan Terbang Husen Sastranegara ke Majalengka. Gagasan ini sudah pernah dibicarakan dengan Presiden dan Kepala Bappenas tapi masalahnya anggaran. Karena itu perlu dipikirkan bagaimana kalau pemindahan tanpa APBN. "Dari segi keamanan dan kelayakan, Majalengka paling mungkin. Tapi masalahnya ada pada pembebasan lahannya," katanya menambahkan, bila gagsan itu terwujud, maka harus dirancang agar ada penerbangan internasional. Di sisi lain, perlu dirancang agar dijamin kelancaran jalan menuju Majalengka, misalnya dapat dijangkau dalam setengah jam. (*)

Copyright © ANTARA 2007