Jakarta, 28/1 (Antara) - Sebesar 96 persen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Kementerian Sosial untuk Bantuan Pangan non-Tunai (BPNT) tahun 2018 menyatakan puas, demikian laporan riset MicroSave Consulting atau MSC.
   
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin, mengatakan survei tersebut memiliki arti penting karena dalam penjabarannya bisa menjadi alat pemetaan untuk perbaikan program dan kebijakan ke depan.
   
"Survei bisa menjadi peta sehinggga dapat menetapkan kebijakan yang tepat," kata dia mengomentari hasil riset tersebut.
   
MSC juga merilis hasil mengenai kepuasan 89 persen penerima manfaat E-Warong. Secara umum penerima BPNT, baik untuk KPM dan E-Warong menyatakan proses penyaluran bantuan sosial cenderung mudah dan nyaman.
   
Adapun KPM merupakan keluarga penerima bantuan sosial yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan. Sementara E-Warong atau Elektronik Warung Gotong Royong adalah tempat usaha dan keagenan yang dikelola dan dimiliki oleh fakir miskin penerima program KUBE, PKH serta Rastra yang pelaksanaannya secara nontunai.
   
Agus mengatakan penyaluran BPNT yang sifatnya elektronik dan menggunaan internet di satu sisi mendorong penggunaan layanan perbankan.

Dengan kata lain, BPNT tersebut mampu mendorong tumbuhnya iklim finansial inklusif untuk kalangan tidak mampu.
   
Dia mengatakan terdapat kendala dalam penyaluran BPNT tersebut di daerah yang tidak memiliki jangkauan sinyal internet yang baik. Untuk itu, pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang memiliki program perluasan sinyal internet ke daerah-daerah "blank spot".

"Perluasan akses, ada program dari Kominfo agar 2019 seluruh NKRI tercakupi akses internet, sehingga program kami dapat menjangkau area yang semakin luas," katanya. 

Baca juga: 2.676 Keluarga Penerima Manfaat di Mimika belum cairkan PKH 2018
Baca juga: Pemerintah siap cairkan bantuan PKH bagi 9,4 juta penerima manfaat

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019