"Saya kira (retaliasi) ini merupakan strategi dari Indonesia karena kita ingin mendapatkan keadilan," kata Ketua GAPMMI Adhi Lukman di Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan bahwa pelarangan produk kelapa sawit oleh UE tidak memiliki dasar ilmiah. "Kalau mereka bilang mengenai masalah karbon, efek rumah kaca dan sebagainya itu tidak ada dasarnya, karena secara ilmiah sawit itu lebih efisien dibandingkan minyak nabati lainnya. Kalau mereka bilang energi terbarukan, sawit ini merupakan energi terbarukan. Kita ingin hal-hal tersebut yang menjadi pertimbangan UE," kata Adhi.
Menurut dia, kalau kedua belah pihak sudah bersikap keras satu sama lain hingga melakukan retaliasi, pada akhirnya semua pihak akan menelan kerugian.
"Oleh karena itu saya menyarankan kepada UE untuk mau mempertimbangkan permintaan dari Indonesia, apalagi kita juga mempertimbangkan tenaga kerja di industri sawit cukup besar. Ini yang harus dipertimbangkan kembali oleh UE," kata Ketua GAPMMI tersebut.
Komisi Eropa telah memutuskan bahwa bud idaya kelapa sawit mengakibatkan deforestasi berlebihan dan penggunaannya dalam bahan bakar transportasi harus dihapuskan.
Komisi tersebut juga telah mengeluarkan Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of the EU Renewable Energy Directive II. Secara garis besar rancangan itu akan mengisolasi dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor biofuel Uni Eropa sehingga dapat menguntungkan produk minyak nabati lainnya.
Hal itu berpotensi memberikan dampak negatif bagi kepentingan produsen minyak kelapa sawit utama seperti Indonesia dan Malaysia.
Langkah UE ini kemudian mendapatkan tanggapan keras dari pemerintah Indonesia, salah satunya dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengancam balasan atau retaliasi kepada Uni Eropa jika kawasan itu memboikot produk kelapa sawit Indonesia.***1*** (KR-AJI)
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2019
