“Saat ini, ragam modus politik uang cukup banyak. Tidak hanya membagi-bagikan uang secara langsung atau kerap disebut serangan fajar, tetapi dilakukan dengan modus lain yaitu membagikan pulsa telepon atau paket data,” kata Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta Noor Harsya Aryo Samudro di Yogyakarta, Senin.
Menurut dia, modus politik uang gaya baru tersebut dinilai lebih mudah dilakukan oleh peserta pemilu dan lebih menarik bagi konstituen, terutama bagi pemilih pemula. Di Kota Yogyakarta, jumlah pemilih pemula pada Pemilu 2019 tercatat sekitar 5,2 persen dari total pemilih.
Harsya juga menyebut, potensi praktik politik uang yang dilakukan oleh tim pasangan calon presidan dan wakil presiden dinilai lebih besar dibanding praktik politik uang yang yang dilakukan oleh calon anggota legislatif (caleg).
“Misalnya saat datang ke kampanye tertentu, ada pihak yang mencatat nama sekaligus nomor HP dari peserta kampanye. Mereka kemudian akan menerima pulsa atau paket data,” katanya.
Untuk mengantisipasi praktik politik uang gaya baru tersebut, Bawaslu Kota Yogyakarta mendapat tambahan relawan dari kalangan milenial yaitu dari mahasiswa yang akan melakukan pengawasan di media sosial serta di sejumlah grup percakapan.
“Ada 24 pengawas media sosial yang kami miliki. Kami sebut sebagai relawan siber. Meskipun kami tidak memiliki teknologi yang canggih untuk mengawasi perkembangan di media sosial, namun kami akan berusaha semaksimal mungkin melakukan pengawasan di media sosial dan grup percakapan,” katanya.
Selain potensi praktik politik uang, relawan siber tersebut juga akan melakukan pengawasan terhadap konten-konten hoaks, ujaran kebencian hingga konten bernuansa SARA.
Sedangkan untuk potensi praktik politik uang dengan modus lama yaitu membagi-bagikan uang secara langsung ke konstituen, lanjut Harsya, juga masih berpotensi terjadi di Kota Yogyakarta menjelang Pemilu 17 April.
“Kami pun akan menerjunkan pengawas TPS untuk menjadi mata dan telinga dalam melakukan pengawasan di lapangan,” katanya.
Pengawas TPS yang berjumlah sebanyak 1.373 petugas, sesuai dengan jumlah TPS di Kota Yogyakarta, akan bekerja melakukan pengawasan sejak 12 April di wilayah masing-masing.
“Seluruh potensi akan kami identifikasi, baik potensi kecil maupun besar,” katanya yang juga akan terus menyosialisasikan anti politik uang ke wilayah.
Pewarta: Eka Arifa Rusqiyati
Editor: Eddy K Sinoel
Copyright © ANTARA 2019
