Tepatnya pada tahun lalu, desa ini berhasil menduduki peringkat ke-31 untuk 100 desa terbaik di Indonesia tahun 2018 kategori indeks desa membangun (IDM) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI.
Sekretaris Desa Papahan Uun Santoso mengatakan pemerintah desa sangat antusias menyambut keberhasilan tersebut mengingat desa dengan luas 229 hektare ini berhasil mengalahkan puluhan ribu desa lain yang ada di Indonesia.
Ia mengatakan, ada beberapa kriteria penilaian yang berhasil dipenuhi, di antaranya penilaian di sektor pendidikan, kesehatan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan.
"Kami berhasil memperoleh nilai 8,86, artinya desa ini layak disebut sebagai desa mandiri," katanya.
Ia mengatakan, beberapa indikator lain yang masuk dalam penilaian di sektor kesehatan di antaranya sarana dan prasarana yang ada di desa tersebut seperti poliklinik dan jumlah tenaga kesehatan serta jumlah pasien dengan wabah penyakit menular.
Sedangkan di sektor pendidikan di antaranya sarana dan prasarana, mulai dari jenjang PAUD hingga perguruan tinggi. Ia mengatakan, di desa tersebut juga terdapat Akademi Kebidanan Mitra Husada Karanganyar.
"Selama ini akses masyarakat sudah cukup baik karena fasilitas pendidikan juga banyak terdapat di desa ini," katanya.
Bahkan, dikatakannya, banyak warga di desa tersebut yang merupakan lulusan Strata 3 (S3).
Atas prestasinya, desa dengan jumlah 7.461 warga atau 2.300 kepala keluarga ini ditunjuk sebagai salah satu proyek percontohan nasional untuk transparansi pemerintahan di tingkat desa.
"Transparansi ini mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Dengan demikian, masyarakat lebih mudah memperoleh informasi tentang desa," katanya.
Dana Desa
Raihan prestasi tersebut rupanya tidak membuat desa ini cepat berpuas diri. Terbukti dengan dana desa dari pemerintah pusat, Papahan berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan tanpa harus menghapus karakter pedesaan.
Meski dana desa yang diperoleh terbatas mengingat jaraknya yang dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Karanganyar, pihaknya tetap berupaya untuk mengoptimalkan penggunaannya.
"Tahun lalu kami dapat Rp719 juta, termasuk yang pembagiannya paling kecil karena selain akses dengan Pemda paling dekat juga tingkat kemiskinan kami paling rendah. Kalau seperti Desa Kaling (desa lain di Karanganyar), karena jaraknya lebih jauh dapatnya sampai Rp1,2 miliar," katanya.
Berdasarkan data, jumlah keluarga yang masuk kategori miskin di desa tersebut sekitar 200 KK.
Sedangkan pada tahun ini, ada peningkatan dana desa yang diperoleh Desa Papahan, yaitu menjadi Rp822 juta dengan pencairannya melalui tiga tahap, yaitu 20 persen, 40 persen, dan 40 persen.
"Di tahap pertama ini kami dapat Rp164 juta. Untuk penggunaannya masih meneruskan program tahun lalu, yaitu pembangunan fasilitas desa, drainase, pengerasan jalan, pendidikan, dan jambanisasi," katanya.
Selain itu, pada tahun ini pihaknya juga akan membentuk kelompok kerja untuk menangani permasalahan sampah dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp30 juta.
"Untuk pembentukan pokja ini kami melibatkan masyarakat sekitar, terutama yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan," katanya.
Ia mengatakan sistem yang diterapkan adalah pengelolaan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Dan pengelolaan sampah dilakukan dengan sistem pilah antara sampah organik maupun nonorganik.
"Untuk sampah organik ini bisa dibuat pupuk, sedangkan yang nonorganik bisa didaur ulang menjadi produk yang bernilai jual," katanya.
Ia mengakui sampah masih menjadi salah satu masalah yang dihadapi Desa Papahan. Meski demikian, sampah tersebut bukan hanya dari warga sekitar tetapi juga masyarakat luar daerah.
"Apalagi desa ini kan berada di daerah lintasan, akibatnya volume sampah terus meningkat. Dalam satu hari bisa sampai 1 ton," katanya.
Sedangkan yang menjadi program jangka panjang yaitu memperbaiki pasar tradisional setempat. Menurut dia, dari hasil kajian yang dilakukan beberapa waktu lalu, butuh dana sekitar Rp16 miliar untuk merevitalisasi pasar.
"Kami dapat arahan untuk mengajukan anggaran ke Kementerian Perdagangan, harapannya bisa diterima sehingga revitalisasi bisa segera dilaksanakan," katanya.
Langkah lain adalah pemerintah desa akan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang saat ini belum terlalu aktif beroperasi.
Ia mengatakan saat ini modal yang dimiliki BUMDes Papahan baru sekitar Rp100 juta dengan laba Rp5 juta di tahun lalu.
"Tahun ini BUMDes akan dapat tambahan modal dari desa sebesar Rp150 juta lagi. Dengan modal yang lebih besar harapannya laba juga dapat meningkat," katanya.
Tingkatkan Prestasi
Dengan berbagai perbaikan dan peningkatan fasilitas tersebut, Kepala Desa Papahan Tri Sadono berharap bisa terus meningkatkan prestasi.
"Kalau bisa sih masuk 10 besar, minimal mempertahankan," katanya.
Selain terus memperbaiki fasilitas desa, obsesinya yang lain adalah bagaimana bisa meningkatkan tertib administrasi keuangan.
"Dengan tata kelola administrasi yang baik, siapapun yang jadi lurah nantinya tinggal mengikuti sistem sebelumnya," katanya.
Ia mengatakan nantinya juga akan mengoptimalkan peran karang taruna untuk pemberdayaan ekonomi desa melalui usaha kecil.
"Di sini prospeknya masih cukup bagus, pertanian, peternakan, dan usaha lain juga bergerak maju," katanya.
Meski demikian, salah satu tantangannya adalah mulai berkurangnya lahan hijau sehingga lahan untuk pertanian otomatis juga menyusut.
"Saat ini tinggal 80 hektare untuk lahan hijau dan ini harus dipertahankan. Apalagi kan desa seharusnya identik dengan sawah. Pada prinsipnya kami ingin tetap mengikuti perkembangan ke depan, tetapi tidak mengurangi sisi tradisionalnya," katanya.
Selain itu, ke depan ia juga akan mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang banyak tersedia di desa tersebut. Menurut dia, hingga saat ini jumlah UKM di Desa Papahan sudah mencapai ratusan, di antaranya UKM keripik belut, pembuatan tahu, tempe, emping, dan roti.
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2019
