Perwakilan BPN Prabowo-Sandi yang hadir yakni Direktur Media dan Komunikasi BPN Hashim Djojohadikusumo, Sekretaris Direktorat Hukum dan Advokasi BPN Prabowo-Sandi, Habiburokhman, dan Juru kampanye BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria.
"Kami datang untuk membahas daftar pemilih tetap yang masih belum jelas dan masih belum definitif sebagian dari daftar adalah bermasalah," ujar Direktur Media dan Komunikasi BPN Hashim Djojohadikusumo saat menggelar konferensi pers di media center Bawaslu RI, Jakarta, Kamis.
Menurut dia, BPN menemukan 17,5 juta DPT bermasalah seperti nama ganda, tanggal lahir yang berbeda, hingga data pemilih tidak valid.
Dari pertemuan itu, kata dia, Bawaslu akan meresponnya dengan memberikan laporan surat rekomendasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera ditindaklanjuti.
"Bawaslu menunggu penetapan DPT definitif yang kami dengar yang akan diserahkan kepada partai politik juga BPN dan TKN pada hari Sabtu yang akan datang. Kami akan nanti periksa, teliti apakah temuan-temuan kami sudah diselesaikan dengan baik oleh pihak KPU," kata dia.
Sementara itu, juru kampanye BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria mengatakan, pelaporan ini bukan dimaksudkan untuk mendelegitimasi KPU, tapi sebagai upaya menciptakan Pemilu yang bersih dan adil.
Adapun nantinya, kata dia, apabila DPT sudah tidak bermasalah dan dianggap selesai, maka seluruh pihak akan saling diuntungkan.
"Yang dimaksudkan untuk meningkatkan memperbaiki membersihkan DPT bersih. Kepentingan DPT bersih ini bukan kepentingan kami semata, tapi bagi TKN 01 dan seluruh peserta politik," kata dia.
Ia menegaskan, persoalan DPT selalu terjadi setiap kali Pemilu. Padahal permasalahan klasik ini seharusnya sudah bisa diselesaikan sejak jauh-jauh hari.
"Kita tahu soal DPT masalah klasik dari Pemilu ke Pemilu, tujuan kami lakukan secara baik berdasarkan data 'By name by data by address'. Yang dimaksudkan untuk memperbaiki, membersihkan DPT," katanya.
Pewarta: Asep Firmansyah, Joko Susilo
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
