Jakarta (ANTARA News) - Dua anggota Komisi III DPR, Gayus Lumbuun dan Benny K Harman, di Jakarta, Jumat, berpendapat Kabinet Indonesia Bersatu harus bersih dari orang-orang bermasalah, apalagi yang cenderung membebani Presiden RI. Hal itu mereka katakan secara terpisah kepada ANTARA, menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR, Soetardjo Soerjoguritno, yang mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengganti Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban. Desakan ini sengaja dilontarkannya kepada pers, karena menduga MS Kaban telah memengaruhi putasan Pengadilan Negeri (PN) Medan, terkait vonis bebas tersangka kasus pembalakan liar, Adelin Lis. "Menhut MS Kanan memang sebaiknya diberhentikan karena secara politik telah membebani Presiden Yudhoyono dengan sikapnya mengintervensi putusan pengadilan," kata Benny K Harman dari Fraksi Partai Demokrat. Beban Presiden Yudhoyono, menurut dia, akan semakin bertambah berat, jika kabinet terus ditongkrongi oleh orang-orang yang seperti itu. Hampir senada dengan itu, rekannya dari Fraksi PDI Perjuangan di Komisi III DPR, Gayus Lumbuun, mengatakan kabinet harus bersih dari orang-orang yang bermasalah. "Tetapi yang jelas, keterlibatan Menhut dalam dugaan intervensi kasus sejenis adalah pertikaiannya dengan Kapolda Riau, yang bermaksud memeriksa Menhut," katanya lagi. Dihubungi dalam kesempatan berbeda, pakar hukum dan kriminolog Universitas Indonesia (UI), Adrianus Meliala, mengatakan MS Kaban memang sering berada dalam wilayah yang kita kenal dengan sebutan `egoisme sektoral`. "Saya kira benar, MS Kaban kini dianggap kontroversial. Tetapi, mengenai (soal) membenani, perlu dipastikan apakah Susilo Bambang Yudhoyono sendiri merasa terganggu `nggak`. Jangan-jangan `nggak`," kata Adrianus Meliala. (*)

Copyright © ANTARA 2007