Jakarta (ANTARA News) - Tokoh Muhammadiyah Syafi`i Ma`arif mengatakan penolakan hingga munculnya fatwa haram sejumlah warga masyarakat terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) adalah masalah misinformasi dan miskomunikasi belaka. "Jangankan rakyat jelata, saya saja yang sedikit melek informasi ketika mendengar informasi tentang nuklir, ingatan selalu melayang ke Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945 lalu ke Chernobyl (di Uni Sovyet dulu, red)," kata Syafi`i Ma`arif yang menjadi pembicara dalam seminar "PLTN antara Keniscayaan dan Sikap Masyarakat", di Jakarta, Rabu. Karena itu, lanjut mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu adalah wajar jika sebagian rakyat di pedesaan merasa ngeri mendengar yang serba nuklir dan kemudian menolak keberadaannya. "Sebutan nuklir menakutkan karena belum dipahami secara benar dan luas. Tetapi setelah dijelaskan orang lalu mengerti bahwa listrik nuklir itu adalah energi dahsyat yang ramah lingkungan, efisien dan dalam jangka panjang sangat menguntungkan untuk kemakmuran rakyat dan devisa negara," katanya. Menurut Syafi`i, penggunaan tenaga listrik untuk kepentingan pembangunan listrik sudah menjadi kebutuhan yang tak mungkin ditolak. Kemudian ia mencontohkan Inggris yang semula menolak penggunaan nuklir akhirnya sadar bahwa sikap itu adalah sebuah ketololan yang tak beralasan. Namun demikian untuk membangun PLTN tetap perlu sikap ekstra hati-hati. Ia menguraikan bagaimana Prancis yang sudah mapan dalam hal PLTN dan listriknya dipasok energi nuklir hingga 78 persen, ternyata masih menghadapi sejumlah hambatan. "Prancis terpaksa menutup secara permanen salah satu pusat reaktor nuklirnya dekat Grenoble yang baru berusia 13 tahun karena masalah teknis, keamanan dan oposisi kelompok lingkungan. Apalagi di negara kepulauan seperti Indonesia," katanya. Menurut dia, untuk keberhasilan PLTN, pertimbangan politik harus dijauhkan dan jangan dikaitkan dengan segala macam bentuk pemilihan yang sarat kepentingan kekuasaan. "Jika kita memang tidak mau mengimpor listrik tenaga nuklir dari negeri jiran yang juga sedang bergerak ke arah sama, maka pemerintah harus menunjukkan kesungguhan dan komitmen yang konkret terhadap pembangunan PLTN," katanya. (*)

Copyright © ANTARA 2007