Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah diminta untuk mewaspadai munculnya "koperasi-koperasi merpati", istilah bagi koperasi yang didirikan hanya untuk mencari dana dan mengejar proyek atau usaha tertentu. Hal itu disampaikan pengamat sosial ekonomi yang juga peneliti Laboratorium Sosiologi Universitas Indonesia (UI), Prof Dr Paulus Wirutomo MSc saat ditemui di Jakarta, Senin. "Koperasi semacam itu masih sering muncul, terutama ketika pemerintah menggulirkan program yang berkaitan dengan pemberdayaan rakyat," katanya usai memaparkan hasil penelitian kerja sama Kementerian Koperasi dan UKM dengan Laboratorium Sosiologi UI. Didampingi sejumlah anggota tim peneliti UI, Paulus Wirutomo menyebut, contoh program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang belum lama ini diperkenalkan pemerintah. Melalui lembaga penjaminan yang akan ditunjuk, pemerintah menyediakan dana sekitar Rp1,4 triliun untuk pengembangan usaha mikro dalam program KUR. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika bertemu pimpinan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah beberapa waktu lalu, juga menyarankan perlunya disiapkan sekitar 200.000 pelaku usaha untuk mengelola dana tersebut. "Program itu cukup bagus, tapi kalau tidak diantisipasi dengan baik, implementasi di lapangan bisa tidak maksimal dan macet seperti program-program sebelumnya," katanya menegaskan. Beberapa tahun silam, pemerintah pernah mengucurkan dana triliun rupiah untuk kegiatan pemberdayaan rakyat melalui program Kredit Usaha Tani (KUT). Program yang melibatkan koperasi, LSM dan lembaga lain itu berjalan tidak maksimal. Bahkan menjadi ajang korupsi bagi sebagian pengurus koperasi dadakan. Selain itu, miliaran rupiah dana yang disalurkan kepada masyarakat hingga kini juga macet dan belum kembali, karena lemahnya pengawasan. "Sekarang pemerintah kembali menggulirkan program pemberdayaan rakyat dengan alokasi dana yang besar. Apakah koperasi, LKM (Lembaga Keuangan Mikro) atau pelaku usaha lain mampu mengelola dana tersebut, itu yang harus menjadi perhatian," kata Paulus. Menurut ia, pemerintah harus benar-benar melakukan antisipasi dalam mengawal program tersebut, agar niat mengentas kemiskinan melalui koperasi mampu direalisasikan. "Yang lebih penting lagi, jangan sampai koperasi itu dijadikan alat kepentingan politik. Itu harus dicegah dan pemerintah harus benar-benar jeli," katanya menegaskan. Dari hasil penelitian yang dilakukan Laboratorium Sosiologi UI menyebutkan, peran koperasi dalam memberdayakan ekonomi masyarakat masih cukup besar. Namun, kinerja koperasi masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Sekitar 83,6 persen dari 171 responden yang terdiri dari anggota koperasi dan pelaku Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) menyatakan omsetnya meningkat, setelah memperoleh tambahan modal dari pinjaman koperasi. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007