Jakarta (ANTARA News) - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan sudah saatnya pemerintah mengizinkan anggota TNI/Polri wanita muslim berjilbab dalam seragam dinas mereka. "Wacana wanita anggota TNI/Polri berjilbab perlu direspons positif," kata Sekjen Pimpinan Harian Pusat DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz di Jakarta, Minggu. Irgan mengatakan, saatnya sekarang TNI/Polri harus bersikap lebih siap dalam mengapresiasi semangat beragama yang semakin tumbuh dan berkembang di Tanah Air termasuk di kalangan TNI/Polri. Sekarang bukan hal yang aneh memakai jilbab pada beragam profesi bahkan istri pimpinan TNI/Polri banyak berjilbab, katanya. "Terlihat lebih rapi cantik dan modis," katanya. Ia mengakui, dulunya mengenakan jilbab terkesan dianggap fanatis dan radikal, ditambah masa lalu TNI/Polri belum terbuka pada nuansa agama, sehingga dianggap kurang pantas. "Sekarang kondisinya sudah berubah," kata Irgan. Ia menambahkan, andai ada seorang muslimah berjilbab ingin menjadi tentara/polisi atau saat ini telah menjadi wanita TNI/Polri seharusnya menerima hal tersebut sebagai bentuk ekspresi negara tentang nuansa beragama. Hal yang sama dalam memberikan ruang bagi warga etnis China keturunan menjadi tentara/polisi, katanya. Irgan mengatakan, sudah waktunya pemerintah membolehkan muslimah tentara/polisi berjilbab bagi yang ingin menggunakannya sebagai bentuk aktualisasi demokrasi Indonesia yang unik. "Demokrasi bukan berlandaskan agama, tetapi juga tidak anti agama," katanya. Di India dan Malaysia, misalnya, orang dari etnis Sikh diperbolehkan memakai sorban ikat kepala untuk menjadi tentara/ polisi. "Itu sikap yang perlu ditiru," katanya. Prajurit TNI/Polri berjilbab, katanya, tentu saja harus tetap mematuhi ketentuan seragam dan tidak mengurangi dan menghambat tugas-tugas. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007